MataBolaNews

Suasana politik Aceh semakin memanas, dengan banyak isu yang bermunculan , ada yang mendorong sekda Aceh di ganti, tapi ada juga yang mendesak ketua DPRA yang perlu di ganti. Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria N Yacob yang dikenal dengan sapaan Bang Jack Libya, menyatakan sepakat terhadap wacana pergantian Zulfadli atau Abang Samalangga dari kursi Ketua DPR Aceh. Ia menilai Zulfadli sudah menjadi sumber kegaduhan di jajaran pemerintah maupun di parlemen Aceh. Ini terlihat dari jejak rekamnya sejak menjadi Ketua DPRA. “Mungkin yang bersangkutan sudah jenuh, sehingga perlu adanya penyegaraan. Karena itu, saya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) untuk menganti Abang Samalanga,” tegas Bang Jack Libya melalui WhatsApp (WA) kepada media, Minggu (1/2/2026). Menurut Bang Jack Libya, dinamika yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk usulan pergantian Sekda Aceh M. Nasir, bukanlah semata-mata kritikan, melainkan sudah ...

Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...

Usai menerima penghargaan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026. PLT. Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati non Aktif Mirwan MS di Jakarta. Pertemuan kedua Pemimpin di Jakarta membawa angin sejuk di mata masyarakat Aceh Selatan yang selama ini di terpa isu politik selalu panas, dengan pertemuan tersebut membawa angin segar mendinginkan suasana politik Aceh Selatan. Dengan ada pertemuan kedua pemimpin menolak isu miring terhadap bupati Mirwan untuk di makzulkan. Lebih lanjut PLT. Bupati Baital Mukadis menyampaikan kepada Mirwan penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Aceh Selatan terus berjalan dan semakin membaik, Selasa (27/1/2026). Ia menambahkan, prestasi tersebut juga mencerminkan stabilitas pemerintahan daerah di tengah dinamika yang ada. Silaturrahmi ini sangat penting dan terpenting,  bagi kami adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyaraka...

Kisah Anita mengikuti Seleksi JPT Aceh Anita salah seorang peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh merasa sangat kecewa terhadap panitia seleksi JPT yang di perlakukan diskriminatif terhadap dirinya, karena yang bersangkutan telah mengikuti seleksi Administrasi sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah di tetapkan. Dan hasil nya yang bersangkutan di nyatan lulus seleksi Administrasi sesuai dengan pengumuman  Tim Pansel yang sudah di publikasikan. Peserta yang sudah di nyatakan lulus  Administrasi maka semua berhak mengikuti seleksi tertulis pada tanggal 20 Januari 2026 termasuk Anita, namun pada saat ingin mengikuti seleksi tertulis, Anita tidak di izinkan masuk, sikap semacam ini dari pansel menunjukkan tim pansel tidak punya etika dalam memperlakukan peserta yang ikut seleksi.  Kalau memang buk Anita punya kasus di masa lalu, mengapa tim pansel tidak mengugurkan pada saat seleksi administrasi..? Ini membuktikan tim pansel tid...

Sumber berita : CNN Indonesia, Liputan6 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberangkatan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem ke Malaysia untuk menjalani pengobatan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat. Menurut Tito, izin tersebut diberikan setelah permohonan administrasi dipenuhi dan alasan kesehatan menjadi dasar utama persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia memastikan, meski Mualem berada di luar negeri sementara waktu, roda pemerintahan di Aceh tetap berjalan normal dan koordinasi dengan pemerintah pusat tidak terganggu. Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video dan informasi di media sosial yang menampilkan Mualem berada di Malaysia, yang kemudian memicu berbagai spekulasi di tengah publik. Mendagri meminta masyarakat tidak berspekulasi dan mengacu pada informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang bepergian ke luar negeri, termasuk untuk kepentingan kesehatan, wajib m...

 Di negeri ini, yang berisik bukan selalu salah. Kadang yang salah itu yang duduk manis tapi tak mau diganggu. Rocky Gerung bilang hampir sepuluh tahun hidup seperti “nyaris menganggur” di era Jokowi. Banyak yang ketawa. Banyak yang nyinyir. Banyak yang pura-pura bego. Padahal maknanya jelas: dia tidak dipatahkan, tapi dipinggirkan. Ini bukan soal kerja atau tidak kerja. Ini soal siapa yang boleh bicara, dan siapa yang harus diam. Undangan dibatalkan. Panggung ditutup. Forum mendadak “penuh”. Kampus tiba-tiba “tak berani”. Bukan karena argumennya lemah, tapi karena terlalu tepat. Lucu kan? Negara katanya demokrasi, tapi kritik diperlakukan seperti penyakit menular. Kalau dia salah, bantah. Kalau dia keliru, hajar dengan data. Tapi ini tidak. Yang dilakukan: dipuasakan. Ini bukan negara yang percaya diri. Ini negara yang gugup. Karena kekuasaan yang kuat itu santai. Yang panik itu biasanya… ya karena ada yang goyah di dalam. Rocky tidak berubah. Tidak minta izin. Tidak minta restu. ...

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta penjelasan mengenai mekanisme penanganan pascabencana serta kelanjutan kebijakan mendukung pemulihan Aceh. Kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh,” ujar Mualem. Ia juga mengangkat kekhawatiran terkait masa transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan, mengingat sebagian wilayah belum sepenuhnya pulih dan akan segera memasuki bulan Ramadhan yang meningkatkan kebutuhan masyarakat. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” tambahnya. Mualem men...