Postingan

Segera Cabut Pergub 2 tahun 2026

-
Gambar
Derasnya penolakan pembatasan JKA semakin meluas dan memanas, namun Gubernur Aceh makin berkeras hati untuk memberlakukan pergub nomor 2 tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ketua DPRA sudah dengan lantang mengatakan cabut pergub no 2 tahun 2026, ini merupakan tanda gelombang besar akan terjadi di negeri serambi Mekah ini.  Perlu kita kaji ulang historis, Dana Otsus Aceh bukan dana yang turun dari langit, tapi dana itu ada karena terjadi pertumpahan darah akibat perang GAM dengan RI. Pada Akhirnya melahirkan sebuah perdamaian dengan MoU Helsinki. Ada beberapa pokok penting dalam MOU yaitu: Aceh di berikan Otonomi khusus dan di berikan dan Otsus. Dana Otsus di berikan untuk seluruh rakyat Aceh tidak pandang desil itulah melalui JKA. JKA merupakan skala prioritas utama untuk rakyat Aceh selebihnya silakan di alokasikan sesuai kebutuhan pembangunan. Tim TAPA harus bertanggung jawab dalam pergeseran anggaran JKA ini. Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kon...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mirwan,MS dipercayakan jadi wakil Bendahara Umum Aspeksindo

-
Gambar
Terpilihnya Mirwan,MS  Bupati Aceh Selatan sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia disingkat ASPEKSINDO yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026). Terpilihnya Mirwan,MS dalam sebuah Asosiasi tingkat pusat menggambarkan  bentuk kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinannya dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir seperti Aceh Selatan.  Pengukuhan  pengurus ASPEKSINDO dilakukan langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kesempatan itu, Trenggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan pesisir, dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Sebagai masyarakat Aceh Selatan memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada bapak Bupati Aceh Selatan Mirwan, MS atas terpilihnya sebagai Wakil Bendahara Umum ASPEKSINDO, dengan posisi tersebut membuka peluang lebih luas bagi daerah da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

T.Hafil Fuddin: JKA Harus Diselamatkan, Bukan Dilemahkan

-
Gambar
JKA Harus Diselamatkan, Bukan Di Lemahkan . Oleh: T. Hafil Fuddin Suara dari Barat Selatan Aceh (Barsela) yang di wakili oleh T. Hafil Fuddin mantan Pangdam Iskandar Muda menyampaikan masyarakat Barat Selatan Aceh, wilayah yang tidak selalu berada di pusat perhatian pembangunan, kami merasakan betul arti penting kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.  T. Hafil  lebih lanjut mengatakan  salah satu yang sangat penting penggunaan dana OTSUS adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Bagi masyarakat Barsela, JKA bukan sekadar program. JKA adalah penolong ketika anak sakit di tengah malam, ketika orang tua harus dirujuk ke rumah sakit, dan ketika keluarga tidak memiliki biaya untuk berobat. Dalam banyak keadaan, JKA adalah harapan itu sendiri. Karena itu, prinsipnya harus jelas. JKA harus tepat sasaran, untuk rakyat yang paling membutuhkan, dan tidak boleh ada rakyat miskin yang sakit tanpa layanan. Ketika pemerintah berbicara tentang penyempurnaan JKA, kita tidak boleh l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERGUB: Menabrak UUPA dan Qanun Kesehatan

-
Gambar
Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kontroversi dan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kebijakan ini mencederai hak dasar masyarakat Aceh dalam mengakses layanan kesehatan. Pergub 2 tahun 2026  tentang JKA ini sama dengan menabrak UUPA dan Qanun Aceh tentang kesehatan seperti: - Pasal 227 UUPA mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. - Penggunaan skema pembatasan berbasis desil dianggap menciptakan segmentasi sosial yang bertolak belakang dengan prinsip universalitas layanan kesehatan. - Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi poin krusial, karena harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan. Sudah saatnya Mahasiswa dan semua Elemen masyarakat Aceh  mendesak DPRA untuk segera mengambil langkah politik nyata, termasuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, dan menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 202...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perbedaan Irwandi Yusuf dengan Muzakir Manaf

-
Gambar
Irwandi Yusuf yang sering di panggil Bang Wandi juga sering di panggil Tgk.Agam beliau juga di kenal dengan Bapak JKA saat beliau menduduki jabatan Gubernur Aceh pada periode pertama setelah damai. Saat itu beliau mencetuskan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Irwandi merupakan tokoh Aceh sebagai proklamator JKA ,sehingga masyarakat Aceh tanpa membedakan klaster semua mendapatkan kartu JKA ( YANG HANA TAPEUNA). Namun sekarang Aceh di pimpin oleh Gubernur yang berasal dari panglima GAM  Muzakir Manaf mengeluarkan sebuah kebijakan baru mulai 1 Mei 2026 tidak semua orang Aceh mendapatkan kartu JKA, (YANG KANA GADOH). Kebijakan semacam ini sangat melukai hati rakyat Aceh,selama ini walau rakyat Aceh hidup sederhana/ susah tapi biaya berobat gratis dapat meringankan beban hidup di bidang kesehatan. Belum pulih dari musibah banjir keluar lagi kebijakan yang tidak pro rakyat, yaitu menghapus JKA sehingga Rakyat Aceh selalu dirugikan karena Gubernur kebanggaan rakyat Aceh dan DPRA tidak memik...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS.

-
Gambar
Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS. Oleh: Drs. Farid wajidi Hz. Sebagai masyarakat Aceh Selatan  menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah Aceh Selatan yang membuat kebijakan strategis Bupati Aceh Selatan sering disalah pahami publik.  Substansi kebijakan Bupati sudah baik dan kuat, mencakup ketahanan pangan, pengembangan teknologi  dan pemberdayaan UMKM dan lainnya, namun narasi yang lemah menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh. Ini semua terjadi karena Staf Ahli dan  kepala SKPK dan juru bicara Bupati tidak mampu secara aktif menjelaskan ke publik, seharusnya  harus lebih efektif menjelaskan arah dan tindak lanjut kebijakan agar masyarakat memahami arah kebijakan yang di lakukan oleh Bupati H.Mirwan, MS. Komunikasi yang di bangun oleh kepala SKPK cedrung menimbulkan kritik pedas yang sebenarnya bisa menjadi solusi bila dijelaskan lebih awal. Juru Bicara Bupati harus mampu menarasi secara terbuka, konsisten, dan komprehensif, ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

FoSMAS Apresiasi Respon Cepat Bupati Mirwan,MS

-
Gambar
Respon cepat Bupati Aceh Selatan terhadap  Nakes mendapat Apresiasi dari  Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FoSMAS), Syarbaini yang akrab disapa Beni. "Karena insentif tersebut jasa Nakes dalam membantu merawat pasien juga merupakan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan mereka," ujar Beni, Jum'at (27/3/2026). Beni juga menyampaikan bahwa, atas perintah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, Plt Sekda, Diva Samudera Putra langsung memproses insentif para Nakes agar secepatnya dapat dibayarkan. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan," kata Beni. Atas respon cepat itu , Beni mengatakan, Bupati Aceh Selatan selalu berkomitmen dan terus mewujudkan stabilitas pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif Nakes juga sangat dibutuhkan unt...
Posting Komentar
Baca selengkapnya