MataBolaNews

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, berdiri di depan Presiden Prabowo. Bukan untuk menjilat. Bukan untuk memuji. Tapi mengingatkan. “Maaf ya Pak Presiden, saya ngomong tidak enak. Sorry ye!” Lalu keluar kalimat yang lebih penting: "Kami tetap memilih pendidikan." “Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Bergurulah pada sejarah!” Ini bukan pidato seremoni. Ini pengingat bahwa kekuasaan harus punya cermin. Dan cermin itu salah satunya adalah pendidikan, sejarah, moral, dan suara ulama. Gontor bahkan menegaskan: “Gontor tidak puas!” Kalimat pendek. Tapi maknanya panjang. Sebab tugas lembaga pendidikan bukan membuat penguasa selalu nyaman. Tugas pendidikan adalah membuat manusia berani berpikir. Dan tugas ulama bukan menjadi pengeras suara penguasa. Ulama seharusnya menjadi rem ketika kekuasaan mulai melaju terlalu jauh. Sebab kalau semua orang di sekitar penguasa hanya berkata: “Siap, Pak.” “Aman, Pak.” “Luar biasa, Pak.” Lalu siapa yang berani berkata...

Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam Aceh berperan Strategis dalam pembangunan Aceh Kedua dinas ini merupakan Dinas Kekhususan Aceh Setelah MOU Helsingki, dan kedua dinas ini tidak ada di provinsi lain selain Aceh. Dinas Pendidikan Dayah dibentuk khusus mengurus pendidikan berbasis Islam khas Aceh. Perannya sangat besar dalam pembangunan SDM dan budaya Aceh  Peran Utama Dinas Pendidikan Dayah Menguatkan Pendidikan Agama dan pengetahuan Umum. Dinas membina Dayah Salafiyah, Dayah Modern, dan Dayah Terpadu.  Tujuannya:  Dapat melahirkan ulama yang juga melek sains, teknologi, dan wirausaha. Jadi santri tidak cuma jago kitab kuning, tapi juga bisa kerja. Dinas Pendidikan Dayah itu jembatannya antara "Aceh Islami" dengan "Aceh Maju".  Mereka tidak  cuma urus mengaji, tapi juga menyiapkan santri jadi pemimpin dan penggerak ekonomi di desa. Dinas Syariat Islam sebagai pengawal aturan, pembinaan, dan penegakan syariat di masyarakat umum dasarnya ada di UU No 1...

Lembaga Wali Nangroe Kehilangan Marwah Aceh Diskusi tentang lembaga wali Nangroe justru menjadi issu yang sangat penting karena selama ini kegiatan wali Nangroe tidak menyentuh masyarakat luas dan tidak membuat rakyat Aceh sejahtera. Malah dalam beberapa hal justru wali Nangroe lebih banyak diam dari pada berbuat. Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh sudah pernah mengadakan Sidang Raya Tahun 2019 di Aula Khatibul Wali untuk membahas dan menetapkan reusam-reusam, namun sampa saat ini belum ada hasil yang dapat menggembirakan rakyat. Baik itu keistimewaan di Bidang Agama, Adat Istiadat dan Budaya, maupun Pendidikan.  Hal ini terjadi karena pelaksanaan keistimewaan tersebut belum berjalan optimal," dan disini Wali Nanggroe harus bertanggung jawab jangan melepaskan tanggung jawab ini kepada pihak/dinas lain. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 pasal 3 dijelaskan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk: Mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh;   menj...

Bupati Aceh Selatan kembali melakukan pelantikan esilon II di lingkungan pemerintahan Aceh Selatan. Pelantikan Jumat,14 Agustus 2026 ini sangat istimewa dilakukan dan bertempat di pendopo Bupati Aceh Selatan mereka adalah hasil JPT untuk untuk 15 dinas/Badan , tapi hanya 2 orang yang di Lantik untuk mengisi jabatan esilon II yaitu: Bapenda (badan pendapatan dan aset daerah) dan Dinas pendidikan Aceh selatan. Mereka yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Teuku Alamsyah, SE: yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kini resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. M. Najur, S.Pd., M.Pd: Sebelumnya bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kedua pejabat baru ini merupakan hasil seleksi JPT yang di lakukan di masa Bupati Mirwan, dan mereka merupakan putra terbaik yang l...

Perjuangan untuk Siapa? Ketika Aceh Singkil dan Subulussalam Tidak Lagi Dianggap Bagian BARSELA Aceh Singkil pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dari aspek sejarah, kehidupan sosial, budaya, bahasa, hingga hubungan kekeluargaan, masyarakat Aceh Singkil memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat Aceh Selatan. Ikatan tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif pada masa lalu, tetapi juga tumbuh dari kesamaan identitas, sejarah perjuangan, serta hubungan emosional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena rasa memiliki itu, setiap kali muncul persoalan yang menyangkut Aceh Singkil, baik sengketa wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara maupun persoalan pelayanan penyeberangan menuju Kepulauan Nias, masyarakat Aceh Selatan dan kawasan Barat Selatan Aceh selalu menunjukkan kepedulian. Ketika ada upaya menggeser batas wilayah Aceh, seluruh elemen masyarakat berdiri bersama mempertahankan agar wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Aceh....

Mengapa 2 Wilayah Barsela Hilang Dalam Perjuangan.? Oleh : Drs Farid Wajidi Aceh telah menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan 4 pulau karena menyadari bahwa setiap jengkal wilayah bukan sekadar soal batas geografis, melainkan menyangkut sejarah, identitas, harga diri, dan masa depan rakyat. Seluruh elemen masyarakat bergerak, bersatu, dan berjuang untuk memastikan tidak ada wilayah Aceh yang hilang. Namun tokoh publik  juga patut mempertanyakan sebuah ironi besar. Ketika 4 pulau diperjuangkan dengan penuh semangat, mengapa hilangnya 2 kabupaten/kota—Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam—dari konsep perjuangan pemekaran sebelumnya justru terkesan  diam seakan ada tekanan diterima tanpa perlawanan, ada apa ? Padahal kedua daerah tersebut bukan wilayah yang muncul begitu saja. Secara historis, Aceh Singkil dan Subulussalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang Aceh Selatan. Keduanya lahir dari proses pemekaran Aceh Selatan, memiliki hubungan...