MataBolaNews

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr Safrizal ZA, menyoroti masih rendahnya realisasi belanja Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana di Aceh. Hingga 1 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB, realisasi Tambahan TKD pemerintah daerah di Aceh secara keseluruhan baru mencapai 28,47 persen dari total pagu sekitar Rp1,65 triliun. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Evaluasi Realisasi Tambahan TKD dan Bantuan Keuangan se-Aceh yang digelar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (2/10/2026). Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran setidaknya dapat mencapai 50 persen pada akhir Oktober 2026. Data evaluasi menunjukkan dari 24 pemerintah daerah yang tercantum, sebanyak 22 daerah masih mencatat realisasi di bawah 50 persen. Hanya dua daerah yang ...

Persiapan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II yang diselenggarakan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) sedang dimatangkan untuk diselenggarakan pada 9–11 Oktober 2026 di Kota Banda Aceh. Detail Acara • Jadwal Pelaksanaan: 9–11 Oktober 2026. • Tema Utama: “Mengangkat Ajaran Sufi untuk Persatuan dan Perdamaian Umat”. • Lokasi Utama: • Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh (tempat muzakarah khusus ulama). • Lapangan Blang Padang, Banda Aceh (penutupan, doa bersama, dan zikir Rateb Siribee terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2026 malam). Peserta: Dihadiri oleh ulama, tokoh keilmuan Islam, serta delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Insyaallah pengebira masyarakat pecinta ilmu tauhid sufi hadir lebih kurang 40 ribu orang..

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, berdiri di depan Presiden Prabowo. Bukan untuk menjilat. Bukan untuk memuji. Tapi mengingatkan. “Maaf ya Pak Presiden, saya ngomong tidak enak. Sorry ye!” Lalu keluar kalimat yang lebih penting: "Kami tetap memilih pendidikan." “Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Bergurulah pada sejarah!” Ini bukan pidato seremoni. Ini pengingat bahwa kekuasaan harus punya cermin. Dan cermin itu salah satunya adalah pendidikan, sejarah, moral, dan suara ulama. Gontor bahkan menegaskan: “Gontor tidak puas!” Kalimat pendek. Tapi maknanya panjang. Sebab tugas lembaga pendidikan bukan membuat penguasa selalu nyaman. Tugas pendidikan adalah membuat manusia berani berpikir. Dan tugas ulama bukan menjadi pengeras suara penguasa. Ulama seharusnya menjadi rem ketika kekuasaan mulai melaju terlalu jauh. Sebab kalau semua orang di sekitar penguasa hanya berkata: “Siap, Pak.” “Aman, Pak.” “Luar biasa, Pak.” Lalu siapa yang berani berkata...

Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam Aceh berperan Strategis dalam pembangunan Aceh Kedua dinas ini merupakan Dinas Kekhususan Aceh Setelah MOU Helsingki, dan kedua dinas ini tidak ada di provinsi lain selain Aceh. Dinas Pendidikan Dayah dibentuk khusus mengurus pendidikan berbasis Islam khas Aceh. Perannya sangat besar dalam pembangunan SDM dan budaya Aceh  Peran Utama Dinas Pendidikan Dayah Menguatkan Pendidikan Agama dan pengetahuan Umum. Dinas membina Dayah Salafiyah, Dayah Modern, dan Dayah Terpadu.  Tujuannya:  Dapat melahirkan ulama yang juga melek sains, teknologi, dan wirausaha. Jadi santri tidak cuma jago kitab kuning, tapi juga bisa kerja. Dinas Pendidikan Dayah itu jembatannya antara "Aceh Islami" dengan "Aceh Maju".  Mereka tidak  cuma urus mengaji, tapi juga menyiapkan santri jadi pemimpin dan penggerak ekonomi di desa. Dinas Syariat Islam sebagai pengawal aturan, pembinaan, dan penegakan syariat di masyarakat umum dasarnya ada di UU No 1...

Lembaga Wali Nangroe Kehilangan Marwah Aceh Diskusi tentang lembaga wali Nangroe justru menjadi issu yang sangat penting karena selama ini kegiatan wali Nangroe tidak menyentuh masyarakat luas dan tidak membuat rakyat Aceh sejahtera. Malah dalam beberapa hal justru wali Nangroe lebih banyak diam dari pada berbuat. Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh sudah pernah mengadakan Sidang Raya Tahun 2019 di Aula Khatibul Wali untuk membahas dan menetapkan reusam-reusam, namun sampa saat ini belum ada hasil yang dapat menggembirakan rakyat. Baik itu keistimewaan di Bidang Agama, Adat Istiadat dan Budaya, maupun Pendidikan.  Hal ini terjadi karena pelaksanaan keistimewaan tersebut belum berjalan optimal," dan disini Wali Nanggroe harus bertanggung jawab jangan melepaskan tanggung jawab ini kepada pihak/dinas lain. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 pasal 3 dijelaskan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk: Mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh;   menj...

Bupati Aceh Selatan kembali melakukan pelantikan esilon II di lingkungan pemerintahan Aceh Selatan. Pelantikan Jumat,14 Agustus 2026 ini sangat istimewa dilakukan dan bertempat di pendopo Bupati Aceh Selatan mereka adalah hasil JPT untuk untuk 15 dinas/Badan , tapi hanya 2 orang yang di Lantik untuk mengisi jabatan esilon II yaitu: Bapenda (badan pendapatan dan aset daerah) dan Dinas pendidikan Aceh selatan. Mereka yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Teuku Alamsyah, SE: yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kini resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. M. Najur, S.Pd., M.Pd: Sebelumnya bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kedua pejabat baru ini merupakan hasil seleksi JPT yang di lakukan di masa Bupati Mirwan, dan mereka merupakan putra terbaik yang l...