Sekda Baru: Energi Baru Diva Samudra Putra, SE.MM

-


Pelantikan Diva Samudra putra, SE, MM sebagai Sekda Aceh Selatan, merupakan babak baru Pemerintahan Mirwan Baital di Aceh Selatan untuk menambah Energi baru untuk menggenjot kinerja pemerintahan di tahun 2026.

Pelantik Diva Samudra Putra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Pertemuan Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 7 Mei 2026.  Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat serta dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Aceh Selatan, para asisten, pejabat kabupaten/kota tetangga, kepala SKPK, camat, tokoh masyarakat, hingga awak media.

Sebagai pemerhati kebijakan publik kita menyabut baik atas kepercayaan Bupati Aceh Selatan kepada Diva Samudra Putra,SE.MM sebagai Sekda Aceh Selatan, karena Diva sudah berpengalaman di birokrasi di pemerintahan Aceh Selatan. Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator birokrasi yang menentukan arah koordinasi pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah. 

Dengan harapan kedepan  Sekda  Diva Samudra mampu menghadirkan energi baru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan segera membenahi SKPD yang menghambat pencapaian visi dan misi Bupati Mirwan-Baital. #Selamat Bertugas Pak Sekda Aceh Selatan#

Fw8/5/2026


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

-
Gambar
Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...
Baca selengkapnya

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

-
Gambar
Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...
Baca selengkapnya

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

-
Gambar
Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...
Baca selengkapnya