Langsung ke konten utama

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS.

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS.

Oleh: Drs. Farid wajidi Hz.


Sebagai masyarakat Aceh Selatan  menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah Aceh Selatan yang membuat kebijakan strategis Bupati Aceh Selatan sering disalah pahami publik. 

Substansi kebijakan Bupati sudah baik dan kuat, mencakup ketahanan pangan, pengembangan teknologi  dan pemberdayaan UMKM dan lainnya, namun narasi yang lemah menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh.

Ini semua terjadi karena Staf Ahli dan  kepala SKPK dan juru bicara Bupati tidak mampu secara aktif menjelaskan ke publik, seharusnya  harus lebih efektif menjelaskan arah dan tindak lanjut kebijakan agar masyarakat memahami arah kebijakan yang di lakukan oleh Bupati H.Mirwan, MS.

Komunikasi yang di bangun oleh kepala SKPK cedrung menimbulkan kritik pedas yang sebenarnya bisa menjadi solusi bila dijelaskan lebih awal. Juru Bicara Bupati harus mampu menarasi secara terbuka, konsisten, dan komprehensif, menjelaskan skenario terbaik hingga terburuk agar publik tidak salah menilai.

Keberhasilan kebijakan Bupati tidak hanya ditentukan oleh substansi saja, tetapi cara penyampaiannya; tanpa komunikasi jelas, kebijakan yang tepat bisa dianggap salah seperti yang terjadi di Dinkes dan DLH yang sempat heboh. Pentingnya koordinasi internal pemerintah, kreatifitas juru bicara, dan strategi komunikasi yang sistematis agar kebijakan prospektif dan antisipatif pemerintah bisa diterima publik dengan baik.

Sudah saatnya Bupati Aceh Selatan H.Mirwan, MS mengambil sikap tegas untuk mengevaluasi SKPK yang tidak mampu mengemban tugas dan selalu menimbulkan masalah pada akhirnya Bupati yang di salahkan oleh masyarakat.

Medio,fw6/4/2026







Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...