PERGUB: Menabrak UUPA dan Qanun Kesehatan

-

Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kontroversi dan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kebijakan ini mencederai hak dasar masyarakat Aceh dalam mengakses layanan kesehatan.

Pergub 2 tahun 2026  tentang JKA ini sama dengan menabrak UUPA dan Qanun Aceh tentang kesehatan seperti:

- Pasal 227 UUPA mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

- Penggunaan skema pembatasan berbasis desil dianggap menciptakan segmentasi sosial yang bertolak belakang dengan prinsip universalitas layanan kesehatan.

- Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi poin krusial, karena harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan.

Sudah saatnya Mahasiswa dan semua Elemen masyarakat Aceh  mendesak DPRA untuk segera mengambil langkah politik nyata, termasuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, dan menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026.

Medio,fw9/4/2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

-
Gambar
Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...
Baca selengkapnya

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

-
Gambar
Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...
Baca selengkapnya

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

-
Gambar
Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...
Baca selengkapnya