MataBolaNews

Bupati Aceh Selatan kembali melakukan pelantikan esilon II di lingkungan pemerintahan Aceh Selatan. Pelantikan Jumat,14 Agustus 2026 ini sangat istimewa dilakukan dan bertempat di pendopo Bupati Aceh Selatan mereka adalah hasil JPT untuk untuk 15 dinas/Badan , tapi hanya 2 orang yang di Lantik untuk mengisi jabatan esilon II yaitu: Bapenda (badan pendapatan dan aset daerah) dan Dinas pendidikan Aceh selatan. Mereka yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Teuku Alamsyah, SE: yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kini resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. M. Najur, S.Pd., M.Pd: Sebelumnya bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kedua pejabat baru ini merupakan hasil seleksi JPT yang di lakukan di masa Bupati Mirwan, dan mereka merupakan putra terbaik yang l...

Perjuangan untuk Siapa? Ketika Aceh Singkil dan Subulussalam Tidak Lagi Dianggap Bagian BARSELA Aceh Singkil pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dari aspek sejarah, kehidupan sosial, budaya, bahasa, hingga hubungan kekeluargaan, masyarakat Aceh Singkil memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat Aceh Selatan. Ikatan tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif pada masa lalu, tetapi juga tumbuh dari kesamaan identitas, sejarah perjuangan, serta hubungan emosional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena rasa memiliki itu, setiap kali muncul persoalan yang menyangkut Aceh Singkil, baik sengketa wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara maupun persoalan pelayanan penyeberangan menuju Kepulauan Nias, masyarakat Aceh Selatan dan kawasan Barat Selatan Aceh selalu menunjukkan kepedulian. Ketika ada upaya menggeser batas wilayah Aceh, seluruh elemen masyarakat berdiri bersama mempertahankan agar wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Aceh....

Mengapa 2 Wilayah Barsela Hilang Dalam Perjuangan.? Oleh : Drs Farid Wajidi Aceh telah menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan 4 pulau karena menyadari bahwa setiap jengkal wilayah bukan sekadar soal batas geografis, melainkan menyangkut sejarah, identitas, harga diri, dan masa depan rakyat. Seluruh elemen masyarakat bergerak, bersatu, dan berjuang untuk memastikan tidak ada wilayah Aceh yang hilang. Namun tokoh publik  juga patut mempertanyakan sebuah ironi besar. Ketika 4 pulau diperjuangkan dengan penuh semangat, mengapa hilangnya 2 kabupaten/kota—Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam—dari konsep perjuangan pemekaran sebelumnya justru terkesan  diam seakan ada tekanan diterima tanpa perlawanan, ada apa ? Padahal kedua daerah tersebut bukan wilayah yang muncul begitu saja. Secara historis, Aceh Singkil dan Subulussalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang Aceh Selatan. Keduanya lahir dari proses pemekaran Aceh Selatan, memiliki hubungan...

Pelantikan Diva Samudra putra, SE, MM sebagai Sekda Aceh Selatan, merupakan babak baru Pemerintahan Mirwan Baital di Aceh Selatan untuk menambah Energi baru untuk menggenjot kinerja pemerintahan di tahun 2026. Pelantik Diva Samudra Putra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Pertemuan Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 7 Mei 2026.  Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat serta dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Aceh Selatan, para asisten, pejabat kabupaten/kota tetangga, kepala SKPK, camat, tokoh masyarakat, hingga awak media. Sebagai pemerhati kebijakan publik kita menyabut baik atas kepercayaan Bupati Aceh Selatan kepada Diva Samudra Putra,SE.MM sebagai Sekda Aceh Selatan, karena Diva sudah berpengalaman di birokrasi di pemerintahan Aceh Selatan. Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator birokrasi yang menentukan arah koordinasi pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah.  D...

Derasnya penolakan pembatasan JKA semakin meluas dan memanas, namun Gubernur Aceh makin berkeras hati untuk memberlakukan pergub nomor 2 tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ketua DPRA sudah dengan lantang mengatakan cabut pergub no 2 tahun 2026, ini merupakan tanda gelombang besar akan terjadi di negeri serambi Mekah ini.  Perlu kita kaji ulang historis, Dana Otsus Aceh bukan dana yang turun dari langit, tapi dana itu ada karena terjadi pertumpahan darah akibat perang GAM dengan RI. Pada Akhirnya melahirkan sebuah perdamaian dengan MoU Helsinki. Ada beberapa pokok penting dalam MOU yaitu: Aceh di berikan Otonomi khusus dan di berikan dan Otsus. Dana Otsus di berikan untuk seluruh rakyat Aceh tidak pandang desil itulah melalui JKA. JKA merupakan skala prioritas utama untuk rakyat Aceh selebihnya silakan di alokasikan sesuai kebutuhan pembangunan. Tim TAPA harus bertanggung jawab dalam pergeseran anggaran JKA ini. Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kon...

JKA Harus Diselamatkan, Bukan Di Lemahkan . Oleh: T. Hafil Fuddin Suara dari Barat Selatan Aceh (Barsela) yang di wakili oleh T. Hafil Fuddin mantan Pangdam Iskandar Muda menyampaikan masyarakat Barat Selatan Aceh, wilayah yang tidak selalu berada di pusat perhatian pembangunan, kami merasakan betul arti penting kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.  T. Hafil  lebih lanjut mengatakan  salah satu yang sangat penting penggunaan dana OTSUS adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Bagi masyarakat Barsela, JKA bukan sekadar program. JKA adalah penolong ketika anak sakit di tengah malam, ketika orang tua harus dirujuk ke rumah sakit, dan ketika keluarga tidak memiliki biaya untuk berobat. Dalam banyak keadaan, JKA adalah harapan itu sendiri. Karena itu, prinsipnya harus jelas. JKA harus tepat sasaran, untuk rakyat yang paling membutuhkan, dan tidak boleh ada rakyat miskin yang sakit tanpa layanan. Ketika pemerintah berbicara tentang penyempurnaan JKA, kita tidak boleh l...

Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kontroversi dan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kebijakan ini mencederai hak dasar masyarakat Aceh dalam mengakses layanan kesehatan. Pergub 2 tahun 2026  tentang JKA ini sama dengan menabrak UUPA dan Qanun Aceh tentang kesehatan seperti: - Pasal 227 UUPA mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. - Penggunaan skema pembatasan berbasis desil dianggap menciptakan segmentasi sosial yang bertolak belakang dengan prinsip universalitas layanan kesehatan. - Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi poin krusial, karena harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan. Sudah saatnya Mahasiswa dan semua Elemen masyarakat Aceh  mendesak DPRA untuk segera mengambil langkah politik nyata, termasuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, dan menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 202...