Komisi II DPR-RI Harus Banyak Membaca UUPA

-

Sangat kita sayangkan, saat Aceh di Landa Musibah banjir memporak porandakan perkampungan penduduk dan banyak yang meninggal, bapak ini berbicara sangat menyayat hati bangsa Aceh.

Padahal dia Komisi II DPR-RI yang tidak memahami MOU helsingki dan tak paham UUPA terlalu banyak narasi yang memperlihatkan ketidak mampuannya.

Manusia seperti ini Berhati picik,dusta, dungu kata Roky Gerung, kalau boleh kita bertanya: Berapa yg sudah bapak sumbangkan untuk kemanusiaan di Aceh? BADAN SAJA GEDEK SEPERTI BATANG PISANG PUNYA JANTUNG TAK PUNYA OTAK

Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat tolong pahami UUPA ini:

Pasal 9 UUPA

Mengatur keterlibatan Aceh dalam lembaga dan kegiatan internasional.

Substansi relevan:

• Pemerintah Aceh dapat:

1. Menerima bantuan dari lembaga internasional

2. Menjalin kerja sama dengan lembaga asing

*Berlaku khusus untuk:

• Pendidikan

• Sosial

• Kemanusiaan dan kebencanaan

➡️ Ini menjadi dasar hukum penerimaan NGO internasional pasca-tsunami 2004.

Medio,fw18/12/2025

Komentar

MataBolaNews mengatakan…
Pakiban hokagata
23 Desember 2025 pukul 20.47
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

-
Gambar
Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...
Baca selengkapnya

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

-
Gambar
Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...
Baca selengkapnya

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

-
Gambar
Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...
Baca selengkapnya