Muhammad MTA: Penjelasan Realisasi Anggaran Bencana Aceh

-

Dikutip dari Acehinfo.id

Pemerintah Aceh memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Penjelasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ia menyebutkan bahwa sejak status bencana banjir dan longsor ditetapkan sebagai bencana Aceh, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan.

Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemerintah Aceh membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor, melibatkan seluruh instansi terkait. Dari sisi pendanaan, bantuan keuangan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan kepada kabupaten dan kota terdampak dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus melalui dua tahap penyaluran.

Tahap pertama sebesar Rp8,8 miliar disalurkan kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, pengungsi, dan status bencana. Tahap kedua sebesar Rp17,9 miliar disalurkan kepada 11 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan wilayah, jumlah pengungsi, bantuan khusus dari daerah pemberi, serta status bencana. Sisa dana sebesar Rp5,6 miliar akan dianggarkan kembali pada tahun berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp80,9 miliar, termasuk bantuan Presiden senilai Rp20 miliar. Dari alokasi tersebut, Rp71,4 miliar telah dicairkan kepada sejumlah SKPA untuk penanganan darurat, khususnya di sektor kesehatan, logistik, infrastruktur, dan dukungan operasional relawan. Pemerintah Aceh menegaskan seluruh penggunaan anggaran akan dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku serta mengapresiasi semua pihak yang terus mengawal tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana.

Medio,fw16/1/2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

-
Gambar
Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...
Baca selengkapnya

Nasrul Zaman Segera Minta Maaf ke DPRK Aceh Selatan

-
Gambar
Seharusnya Seorang Akademisi yang semestinya mengedepankan intelektualitas dan kajian ilmiah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, Nasrul Zaman seharusnya mengerti dan memahami bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki aturan hukum dan mekanisme yang jelas dalam setiap langkahnya. Nasrul Zaman sebagai Akademisi, kaum intelektual Aceh mestinya ikut andil dalam memecahkan masalah Banjir Aceh Selatan yang selalu terjadi, memberikan solusi bagaimana kita berkolaborasi 3 kabupaten ini untuk membangun waduk raksasa yang dapat mengatur debet air mengalir sehingga tidak menyebabkan banjir di trumon. Disini pak Nazarul Zaman sebagai orang akademis harus berani "meminta maaf" kepada DPRK Aceh Selatan, sekaligus  dapat memberikan solusi mencegah banjir di Trumon dengan membuat kajian ilmiah untuk di jadikan pedoman bagi pemerintah daerah. Jangan bapak menggiring masalah  bencana ke ranah politik praktis dan dapat menjadi isu liar yang melahirkan  kegaduhan politik. Ap...
Baca selengkapnya

DPRK ACEH SELATAN LAGI CARI PANGGUNG

-
Gambar
Kesalahan bersifat  Administrasi sudah di berikan Hukuman Pemberhentian Sementara untuk HMW selaku Bupati Aceh Selatan. Tetapi mengapa ada isu lain yang sengaja di hembus seakan ada tujuan lain yang ingin di capai, benar seperti apa yang di sampaikan Zirhan, SP dalam media bahwa: "DPRK Aceh Selatan Disebut Sedang Mainkan Isu Untuk Kepentingan Tertentu". Seharusnya DPRK Aceh selatan menjadi penyejuk, penerang dan penyeimbang informasi untuk menenangkan rakyatnya di saat Aceh selatan dilanda musibah, ini malah sengaja memanaskan suasana politik Aceh selatan dengan "DPRK Aceh Selatan yang memanggil pihak eksekutif untuk meminta klarifikasi hingga dugaan pemeriksaan penggunaan dana perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan" Jumat (11/12/2025). Padahal tim Inspektorat Jenderal Kemendagri sudah melakukan tugas dengan sangat baik,teliti,menyeluruh dan tuntas sehingga melahirkan keputusan yang telah ditetapkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan, sebagaim...
Baca selengkapnya