Dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dayah, 31 Desember 2019 mengharuskan pemerintah Aceh terlibat aktif dalam melakukan tata kelola pendidikan dayah dan memberikan mandat dan kewenangan bagi Gubernur, Bupati, Walikota yang dalam hal ini melekat pada Dinas teknis (Disdik Dayah Aceh, Disdik Dayah Kabupaten/Kota atau nama lainnya).
Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dayah meliputi; bidang kebijakan, pembiayaan, kurikulum dan pengajaran, sarana prasarana, pembinaan terhadap pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan dan thalabah, bidang penjamin mutu pendidikan dayah, pemberdayaan ekonomi dayah, bidang pengelolaan dayah terpencil, dayah perbatasan serta dayah madrasah ulumul qur`an.
Disamping itu juga Qanun ini melakukan pembagian dayah menjadi tiga yaitu ; dayah salafiyah, terpadu dan dayah tahfidz qur`an. Ketiga model dayah tetap menitik beratkan pada kajian thurats (kitab kuning). Dimana masing masing kurikulum dayah tersebut secara llregulatorinya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Qanun ini juga melahirkan sub ordinat regulatori, lebih kurang 21 Pergub.
Sementara jenjang pendidikan dayah terdiri dari empat tingkatan meliputi;
Ula merupakan jenjang pendidikan dayah di tingkat dasar berusia enam sampai lima belas tahun,
Wustha merupakan jenjang pendidikan dayah tingkat lanjutan dengan masa belajar 3 tahun. Lulusannya mampu membaca kitab kuning dan menghapal al-qur`an juz 30.
Ulya merupakan jenjang pendidikan dayah tingkat menengah dengan masa belajar 3 tahun, lulusannya diharapkan mampu membaca kitab kuning dan menghapal 5 juz al-qur`an. Sementara Mahad Aly (Dayah Mayang) merupakan jenjang pendidikan dayah tingkat tinggi dengan masa belajar 4 tahun. Lulusannya mampu membaca kitab kuning serta menghapal 8 juz al-qur`an.
Qanun ini juga mengatur tentang syarat pimpinan dayah setiap jenjangnya, termasuk didalamnya syarat menjadi guru dayah.
Qanun ini juga mengharuskan keberpihakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 30 % dari APBA /APBK dan 30% dari angaran pendidikan itu harus diberikan untuk pendidikan Dayah yang akan digunakan untuk peningkatan mutu sesuai Renstra Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Itu artinya peningkatan sumber dayah guru dayah menjadi penting diperhatikan sekaligus kelulusan santri dayah sesuai syarat minimal yang diatur dalam qanun ini. Ketentuan Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (baca pasal 71). Disamping itupula Qanun ini memberikan mandat lahirnya Badan Akreditasi Dayah (BADA), yang nantinya menjadi lembaga independen yang melalukan penilaian borang akreditasi dayah se-Aceh layaknya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Dengan sudah terbentuknya Tim Pansel BADA di provinsi maka tentunya perekrutan calon anggota harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan lapangan dengan catatan harus ada keterwakilan wilayah yang akan menjadi Anggota BADA, apabila Tim Pansel bekerja tidak sesuai amanah yang kentara politik kepentingan maka hasilnya BADA Aceh akan terasa TIMPAN di Barat Selatan (barsela).
Ini sangat penting, karena selama ini Dayah/ pesantren wilayah Timur sedikit lebih maju, sedangkan wilayah Barat Selatan menurun karena sport anggaran selama ini di wilayah Barat selatan sangatlah kurang sehingga kemampuan Dayah mengembangkan diri sangat terbatas.
Pertanyaan " Akankah Qanun ini berlaku efektif?
Apakah BADA Aceh akan terasa sama enak nya di Barat Selatan?
Hanya waktu yang dapat menjawabnya.B
Komentar