BAU Busuk berasal dari Zat Busuk

Edaran Menteri Agama Nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Mesjid dan mushala telah melukai hati Umat Islam di Dunia,

Khusus rakyat Aceh sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di bumi serambi Mekah ini, karena Acèh meliliki undang-undang nomor 11 tahun 2006, maka Acèh punya kekhususan yang tidak bisa di intervensi oleh pusat,dalam penegakan syariat Islam berlaku Qanun bahkan kalau ada pelanggaran syariat Islam di Aceh maka bisa di jatuhkan hukuman cambuk.

Pernyataan Yaqut menyamakan suara azan dengan suara Anjing itu keluar dari mulutnya yang BUSUK, mulut yang busuk berasal dari zat yang busuk pula. Suaranya saja sudah menyakitkan orang lain, konon lagi perbuatannya.

Sebaiknya Presiden Jokowi harus se cepatnya mengambil sikap " Copot Yaqut dari menteri Agama" dan segera cabut ucapannya yang sudah menyinggung umat Islam sedunia.

Bila tidak dilakukan maka Ulama Dayah Aceh akan MengHaramkan Bumi Aceh untuk Yaqut sampai kepada anak cucunya.

(Fw.25/2/22)

Komentar

MataBolaNews mengatakan…

Semoga Yaqut di gigit anjing

26 Februari 2022 pukul 02.55

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi segala isu yang sering muncul per...

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7 langkah cerdas yang perlu dilakukan Mirwan saat bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab. Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...