Langsung ke konten utama

Saat Orang Sibuk Berbicara, Mualim Bekerja

Gubernur Aceh mendatangkan tim dari China untuk melacak mayat korban banjir.

Ini merupakan langkah cerdas pemimpin Aceh dalam menyikapi kesedihan rakyat Aceh. Sebagai rakyat Aceh sangat mendukung kebijakan ini di ambil oleh Mualem demi cepat dilakukan evakuasi mayat yang tertimbun tanah dan runtuhan bangunan. 

Bentuk tim khusus di bawah komando mualim dengan melibatkan Kombatan yang masih setia dalam perjuangan.

Tadak perlu lagi berharap dari pemerintah pusat karena sibuk dengan aturan di istana dan gedung bundar yang megah itu sehingga penanganan bencana lamban dan terabaikan.( Aceh jayeh di mata Jawa )

Begitu juga dengan PLN yang sampai saat ini juga belum stabil di Aceh, padahal Bahlil sudah berjanji akan stabil mulai hari Sabtu 6 Desember 2025. Tapi janji itu hanya pepes kosong untuk orang Aceh yang doyan dengan janji pusat.

Gubernur Aceh Mualem sudah saatnya putuskan hubungan listrik dengan Medan, PLTU yang ada di Meulaboh milik Aceh dan harus di utamakan kepentingan Aceh bukan kepentingan Medan. 

Aceh harus mandiri arus listrik karena pembangkit listrik ada di Aceh ( Ubat na bak ija, Tapi luka Hana puleh ). Mualem Tinggai perintah Mantong pasukan Mantong siap, putuskan jaringan ke Medan, Aceh bisa mandiri listrik  selesai.

Medio,fw19/12/2026

Komentar

MataBolaNews mengatakan…
Pakiban menurut gata

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...