Langsung ke konten utama

Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam Aceh berperan Strategis dalam pembangunan Aceh

Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam Aceh berperan Strategis dalam pembangunan Aceh

Kedua dinas ini merupakan Dinas Kekhususan Aceh Setelah MOU Helsingki, dan kedua dinas ini tidak ada di provinsi lain selain Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah dibentuk khusus mengurus pendidikan berbasis Islam khas Aceh. Perannya sangat besar dalam pembangunan SDM dan budaya Aceh 

Peran Utama Dinas Pendidikan Dayah Menguatkan Pendidikan Agama dan pengetahuan Umum. Dinas membina Dayah Salafiyah, Dayah Modern, dan Dayah Terpadu. 

Tujuannya:  Dapat melahirkan ulama yang juga melek sains, teknologi, dan wirausaha. Jadi santri tidak cuma jago kitab kuning, tapi juga bisa kerja.

Dinas Pendidikan Dayah itu jembatannya antara "Aceh Islami" dengan "Aceh Maju". 

Mereka tidak  cuma urus mengaji, tapi juga menyiapkan santri jadi pemimpin dan penggerak ekonomi di desa.

Dinas Syariat Islam sebagai pengawal aturan, pembinaan, dan penegakan syariat di masyarakat umum dasarnya ada di UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh + Qanun Aceh.


Dinas Syariat Islam itu ibarat"Kementerian Agama" nya Aceh versi daerah. Tujuan akhirnya:  Mewujudkan Aceh yang Islami, aman, dan sejahtera. 

Jadi pembangunan di Aceh bukan cuma jalan, jembatan, dan ekonomi, tapi juga akhlak dan identitas masyarakatnya.

Karena kedua Dinas ini sangat Strategis tentunya yang menjadi Nahkoda kedua dinas ini jangan hanya dengan pertimbangan lulus JPT saja, tapi juga harus mampu memahami Lingkungan Dayah ASWAJA beserta Mazhab Syafi'iyah.

Sebagai Gubernur/Bupati harus mampu memilih yang terbaik dari yang baik untuk menjadi Nahkodanya guna dapat mendekatkan hubungan antara Umara dan Ulama.  Seperti pepatah Aceh " MEUNYO GET TA PEULAKU, BOH LABU JEUT TA JOK KEU RAJA. MEUNYO HANA GET TA PEULAKU  HALUWA 'U HANA SO HAWA"

Medio fw28/8/2026

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...