Dr. Safrizal ZA menyoroti TKD Masih Rendah

-

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr Safrizal ZA, menyoroti masih rendahnya realisasi belanja Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana di Aceh.

Hingga 1 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB, realisasi Tambahan TKD pemerintah daerah di Aceh secara keseluruhan baru mencapai 28,47 persen dari total pagu sekitar Rp1,65 triliun.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Evaluasi Realisasi Tambahan TKD dan Bantuan Keuangan se-Aceh yang digelar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (2/10/2026).

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran setidaknya dapat mencapai 50 persen pada akhir Oktober 2026.

Data evaluasi menunjukkan dari 24 pemerintah daerah yang tercantum, sebanyak 22 daerah masih mencatat realisasi di bawah 50 persen.

Hanya dua daerah yang telah menembus angka tersebut, yakni Kabupaten Aceh Selatan sebesar 63,91 persen dan Kabupaten Pidie sebesar 62,82 persen.

Sementara sejumlah daerah masih mencatat realisasi yang sangat rendah.

Kabupaten Bireuen tercatat 0 persen, disusul Nagan Raya 2,88 persen, Bener Meriah 5,28 persen, Aceh Utara 5,97 persen, Kota Sabang 9,14 persen, Simeulue 10,88 persen, Pidie Jaya 11,85 persen, serta Kota Subulussalam 12,46 persen.

Safrizal mengatakan rendahnya realisasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan evaluasi, sebagian besar kegiatan masih berada dalam tahapan awal proses pengadaan, lelang maupun kontraktual.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak membiarkan proses tersebut berlarut-larut, terutama mengingat anggaran tambahan TKD berkaitan langsung dengan kebutuhan pemulihan masyarakat pascabencana.

“Yang kita dorong bukan sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan anggaran yang sudah tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret dan memberikan manfaat,” ujar Safrizal sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (3/10/2026).


Sumber: infoaceh.net

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPRK Bicara, PLT Bupati Diam Saja

-
Gambar
Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...
Read more »

Politik Sesat: Copot PLT Sekda Aceh Selatan

-
Gambar
Saat Aceh selatan mengalami banyak sorotan media dengan berbagai masalah yang timbul dan berujung Bupati Aceh Selatan HMW di nonaktifkan. Seharusnya pendukung HMW atau sering di sebut MANIS memperkuat barisan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan, tapi justru dari orang dalam juga ikut memperkeruh suasana politik Aceh selatan yang dilakukan olehTokoh Muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, segera dicopot dari jabatannya, desakan semacam ini di pengaruhi cara berfikir politik sesat dan dapat menyesatkan publik seakan Manis mencari kambing hitam. Hal seperti ini menunjukan kepanikan di kalangan dalam MANIS padahal semua orang tahu HMW masih menjalankan skorsing di Jakarta dan terus di terpa dengan isu miring yang di tujukan untuk kepemimpinan Manis ini. Seharusnya sebagai tokoh muda Manis Tonoco Anggara dalam mengdapi  segala isu yang sering muncul per...
Read more »

Ada 7 Langkah Cerdas Mirwan.MS Saat Kembali Bertugas

-
Gambar
Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...
Read more »