MataBolaNews

Mengapa Presiden tidak menetapkan Bencana Nasional untuk Aceh Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana nasional untuk Aceh karena pemerintah menyatakan belum memenuhi syarat untuk itu. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah bahwa pemerintah masih mampu mengatasi bencana tersebut tanpa bantuan internasional. Namun, ada beberapa pihak yang mempertanyakan keputusan ini, termasuk Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menilai bahwa pemerintah pusat tidak memiliki empati dan tidak serius dalam menangani bencana di Aceh. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh juga mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana Nasional dan menunjuk satu kementerian sebagai leading sector untuk mengkoordinasikan penanganan bencana di Aceh.  Mereka menilai bahwa penanganan bencana saat ini masih lamban dan terhambat oleh masalah administratif dan teknis. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Aceh dan mengambil langkah-langkah ya...

DI BANYAK Wilayah Sumatra , tambang dibuka Tanpa Kendali, Hutan ditebang Tanpa Jeda. Sungai kehilangan kedalaman, Tanah kehilangan daya Ikat. Banjir bandang dan Longsor Datang Silih berganti, Merengut Rumah, Mata pencaharian , Bahkan NYAWA.  INI Bukan Bencana alam Murni , Melainkan Akumulasi Keputusan  : IZIN YG  Ditandatangani, Pengawasan yg diabaikan, dan Keuntungan yg dipilih Dari pada Tanggung jawab.  Penjahat tidak membangun Negara, mereka memperkaya diri sambil merusaknya, Jika kerusakan ini lahir dari kebijakan manusia, apa kita sebut ini takdir. Sampai kapan bencana ini kita sebut takdir dan kapan kita menghentikanya Medio,fw22/12/2025

Negara TDK Runtuh Oleh Bencana.  Negara  runtuh Oleh penjahat yang duduk di kursi kekuasaan.Ketika kekuasaan dipakai Bukan untuk Melindungi Rakyat , tetapi Untuk menumpuk kekayaan, yang Hancur pertama Bukan EKONOMI --- Melainkan Tanah, Sungai,Hutan, dan Masa depan.Atas Nama " PEMBANGUNAN" Eksploitasi DILEGALKAN , Kerusakan di Normalkan , dan Penderita Dianggap Biaya SAMPINGAN. DI BANYAK Wilayah Sumatra , tambang dibuka Tanpa Kendali, Hutan ditebang Tanpa Jeda. Sungai kehilangan kedalaman, Tanah kehilangan daya Ikat. Banjir bandang dan Longsor Datang Silih berganti, Merengut Rumah, Mata pencaharian , Bahkan NYAWA. INI Bukan Bencana alam Murni , Melainkan Akumulasi KEPUTUSAN : IZIN YG  Ditandatangani, Pengawasan Pengawasan yg diabaikan, dan Keuntungan yg dipilih Dari pada Tanggung jawab.  SEPERTI MANDELA, PENJAHAT TIDAK MEMBANGUN NEGARA ---- MEREKA MEMPERKAYA DIRI SAMBIL MERUSAK NYA. JIKA KERUSAKAN INI LAHIR DARI KEBIJAKAN MANUSIA , SAMPAI KAPAN KITA MENYEBUT NYA TAKDI...

  Akhirnya Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia bertemu secara resmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, Kamis 18 /12/2025.  Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Kantor Delegasi Uni Eropa, Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, tersebut menjadi forum dialog strategis antara Aceh dan Uni Eropa. Wali Nanggroe hadir bersama delegasi, termasuk anggota Tim Evaluasi Implementasi MoU Helsinki, yakni Prof. Dr. Syahrizal Abas, Prof. Dr. Yusri Yusuf, dan Dr. Raviq. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa didampingi oleh Duta Besar Spanyol, Wakil Duta Besar Belanda, serta Atase Politik Delegasi Uni Eropa. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, hangat, dan konstruktif. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Uni Eropa menegaskan bahwa simpati yang disampaikan merupakan wujud solidaritas komunitas Eropa terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan lo...

Gubernur Aceh mendatangkan tim dari China untuk melacak mayat korban banjir. Ini merupakan langkah cerdas pemimpin Aceh dalam menyikapi kesedihan rakyat Aceh. Sebagai rakyat Aceh sangat mendukung kebijakan ini di ambil oleh Mualem demi cepat dilakukan evakuasi mayat yang tertimbun tanah dan runtuhan bangunan.  Bentuk tim khusus di bawah komando mualim dengan melibatkan Kombatan yang masih setia dalam perjuangan. Tadak perlu lagi berharap dari pemerintah pusat karena sibuk dengan aturan di istana dan gedung bundar yang megah itu sehingga penanganan bencana lamban dan terabaikan.( Aceh jayeh di mata Jawa ) Begitu juga dengan PLN yang sampai saat ini juga belum stabil di Aceh, padahal Bahlil sudah berjanji akan stabil mulai hari Sabtu 6 Desember 2025. Tapi janji itu hanya pepes kosong untuk orang Aceh yang doyan dengan janji pusat. Gubernur Aceh Mualem sudah saatnya putuskan hubungan listrik dengan Medan, PLTU yang ada di Meulaboh milik Aceh dan harus di utamakan kepentingan Aceh buka...

Sangat kita sayangkan, saat Aceh di Landa Musibah banjir memporak porandakan perkampungan penduduk dan banyak yang meninggal, bapak ini berbicara sangat menyayat hati bangsa Aceh. Padahal dia Komisi II DPR-RI yang tidak memahami MOU helsingki dan tak paham UUPA terlalu banyak narasi yang memperlihatkan ketidak mampuannya. Manusia seperti ini Berhati picik,dusta, dungu kata Roky Gerung, kalau boleh kita bertanya: Berapa yg sudah bapak sumbangkan untuk kemanusiaan di Aceh? BADAN SAJA GEDEK SEPERTI BATANG PISANG PUNYA JANTUNG TAK PUNYA OTAK Anggota Komisi II DPR-RI yang terhormat tolong pahami UUPA ini: Pasal 9 UUPA Mengatur keterlibatan Aceh dalam lembaga dan kegiatan internasional. Substansi relevan: • Pemerintah Aceh dapat: 1. Menerima bantuan dari lembaga internasional 2. Menjalin kerja sama dengan lembaga asing *Berlaku khusus untuk: • Pendidikan • Sosial • Kemanusiaan dan kebencanaan ➡️ Ini menjadi dasar hukum penerimaan NGO internasional pasca-tsunami 2004. Medio,fw18/12/20...

Kesalahan bersifat  Administrasi sudah di berikan Hukuman Pemberhentian Sementara untuk HMW selaku Bupati Aceh Selatan. Tetapi mengapa ada isu lain yang sengaja di hembus seakan ada tujuan lain yang ingin di capai, benar seperti apa yang di sampaikan Zirhan, SP dalam media bahwa: "DPRK Aceh Selatan Disebut Sedang Mainkan Isu Untuk Kepentingan Tertentu". Seharusnya DPRK Aceh selatan menjadi penyejuk, penerang dan penyeimbang informasi untuk menenangkan rakyatnya di saat Aceh selatan dilanda musibah, ini malah sengaja memanaskan suasana politik Aceh selatan dengan "DPRK Aceh Selatan yang memanggil pihak eksekutif untuk meminta klarifikasi hingga dugaan pemeriksaan penggunaan dana perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan" Jumat (11/12/2025). Padahal tim Inspektorat Jenderal Kemendagri sudah melakukan tugas dengan sangat baik,teliti,menyeluruh dan tuntas sehingga melahirkan keputusan yang telah ditetapkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan, sebagaim...