MataBolaNews

  kutipan berita dari Kabar Aceh Selatan . Pilkada sudah selesai. Pemenangnya juga sudah ada. Tidak ada lagi alasan untuk terus membuka ruang konflik politik yang justru merugikan Aceh Selatan,” kata Mamak Sudir di Kabar Aceh Selatan Minggu (11/1/2026). Tokoh Masyarakat Aceh Selatan, Sudirman alias Mamak Sudir, yang juga mantan Anggota DPRK Aceh Selatan periode 2009–2014, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dewasa dan berlapang dada dalam menyikapi dinamika politik pasca-Pilkada. Menurutnya, kontestasi politik telah berakhir dan pemenang telah ditetapkan melalui mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional. Pilkada itu adu gagasan, adu konsep, dan adu visi-misi. Ketika konsep kita tidak mendapat mandat rakyat dan pasangan MANIS dinyatakan menang, maka sikap yang paling rasional adalah menerima hasil tersebut dengan lapang dada,” ujarnya. Bila ada upaya yang mengganggu konsentrasi pemerintahan terpilih dalam menjalankan visi dan misi pembangunan merupakan bentuk ket...

Sosok ini merupakan pengusaha muda yang berasal dari Matang Geulumpang dua yang saat ini di percayaan menjadi ketua PMI Bireun, yang selalu respek terhadap penderitaan masyarakat yang saat ini tertimpa musibah banjir. Edy Saputra merupakan ketua PMI Bireun yang saat ini paling aktif dalam pendistribusian bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan dalam usaha membatu selalu berdampingan dengan Bupati Bireun Mukhlis, ST  yang selalu bergandengan tangan untuk membatu. Edy Saputra di kalangan pengusaha sangat populer beliau sering di panggil Edy Obama, walau hidup sangat mapan, namun dalam pergaulan sangar rendah hati dan sederhana. Di dunia Maya beliau juga sangat aktif seperti curhatnya di FB pada hari kamis 8/1/2026, terkadang bisa menjadi iktibar bagi kita dalam hidup ini. Ini postingan nya di FB. Seiring bertambahnya usia, banyak hal dalam hidup yang mulai kita lihat dengan sudut pandang berbeda. Ego yang dulu mudah tersulut perlahan mereda. Kita mulai menyadari bahwa tidak se...

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...

Pidato [Imajiner] Gubernur Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara rakyat Aceh, Hari ini, pada hari ke-25 sejak saya menetapkan status darurat bencana pada 27 November 2025, kita masih merasakan luka yang dalam.  Banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan sejumlah kabupaten  dalam beberapa pekan terakhir seperti tsunami kedua bagi kita.  Saya sendiri tak kuasa menyembunyikan keprihatinan ketika menyaksikan langsung penderitaan rakyat. Berat hati saya melihat rakyat seperti ini. Banyak yang kehilangan rumah, tanah, dan masa depan dalam sekejap. Kita tahu penyebabnya: hutan Aceh telah ditebang, sawit merajalela, monokultur pinus mengeringkan tanah, tambang meracuni sungai.  Dan lebih menyedihkan lagi, deforestasi juga terjadi di Kawasan Ekosistem Leuse. Padahal Leuser telah menjadi benteng pertahanan hidup kita, Leuser juga menjadi rumah bagi gajah, harimau, orangutan, dan ribuan spesies lain. Ia adalah benteng air, benteng udara, b...

TETAPLAH BODOH Tetaplah bodoh , kawan, jika pintar menuntut kita percaya bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri, kebetulan saja sebagian diberi nomor agar tak tersesat pulang. Tetaplah bodoh , kawan, jika pintar mengharuskan kita sepakat bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau, cukup untuk mengganti nama hutan, meski akarnya tak lagi sudi menahan air.  Tetaplah bodoh, kawan, jika pintar berarti curiga pada suara kritis, dianggap menggiring opini, menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna, dan empati harus menunggu siaran media. Tetaplah bodoh , kawan, jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing yang tak seberapa itu berbahaya, bisa meruntuhkan martabat bangsa yang konon berdiri tegak tanpa bantuan siapa-siapa.  Tetaplah bodoh, kawan, jika pintar mensyaratkan bantuan bencana dari diaspora perlu dipajaki dulu, agar duka ikut menyumbang penerimaan negara. Tetaplah bodoh, kawan, jika pintar berarti setuju cukup menteri memanggul karung bantuan, sementara empati ...

Seharusnya Seorang Akademisi yang semestinya mengedepankan intelektualitas dan kajian ilmiah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, Nasrul Zaman seharusnya mengerti dan memahami bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki aturan hukum dan mekanisme yang jelas dalam setiap langkahnya. Nasrul Zaman sebagai Akademisi, kaum intelektual Aceh mestinya ikut andil dalam memecahkan masalah Banjir Aceh Selatan yang selalu terjadi, memberikan solusi bagaimana kita berkolaborasi 3 kabupaten ini untuk membangun waduk raksasa yang dapat mengatur debet air mengalir sehingga tidak menyebabkan banjir di trumon. Disini pak Nazarul Zaman sebagai orang akademis harus berani "meminta maaf" kepada DPRK Aceh Selatan, sekaligus  dapat memberikan solusi mencegah banjir di Trumon dengan membuat kajian ilmiah untuk di jadikan pedoman bagi pemerintah daerah. Jangan bapak menggiring masalah  bencana ke ranah politik praktis dan dapat menjadi isu liar yang melahirkan  kegaduhan politik. Ap...

Mengapa Presiden tidak menetapkan Bencana Nasional untuk Aceh Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana nasional untuk Aceh karena pemerintah menyatakan belum memenuhi syarat untuk itu. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah bahwa pemerintah masih mampu mengatasi bencana tersebut tanpa bantuan internasional. Namun, ada beberapa pihak yang mempertanyakan keputusan ini, termasuk Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menilai bahwa pemerintah pusat tidak memiliki empati dan tidak serius dalam menangani bencana di Aceh. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh juga mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana Nasional dan menunjuk satu kementerian sebagai leading sector untuk mengkoordinasikan penanganan bencana di Aceh.  Mereka menilai bahwa penanganan bencana saat ini masih lamban dan terhambat oleh masalah administratif dan teknis. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Aceh dan mengambil langkah-langkah ya...