MataBolaNews

Menteri Tjahjo Sampaikan Peran ASN dalam Akselerasi SPBE   06 November 2019 Tanggal Dibuat J AKARTA -  Menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah menunjukkan langkah konkret dengan mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE diharapkan dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE di dalam dan antar-instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan SPBE merupakan alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan juga berkinerja tinggi. Kementerian PANRB sebagai salah satu penggerak reformasi birokrasi di Indonesia juga akan fokus membangun Core IT System of Government. Namun, hal ini perlu didukung kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Untuk beradaptasi dengan otomatisasi dan transformasi digital, penataan sistem manajemen ...

Ucapan Menteri Baru harus membawa Kesejukan bagi Bangsa Setelah Presiden Joko Widodo di Lantik jadi presiden di priode ke 2 , dan dalam pidato nya mengatakan akan melakukan perampingan jabatan dengan menghapus esilon III & IV semua PNS menjadi bertanya tanya alasan dilakukan perampingan tersebut,untuk menghemat anggaran juga tidak, atau mungkin benar negara terlilit utang besar yang tidak akan mampu menutup bunga utang. Kemudian menteri PAN-RB Tjahjo ikut merespon cepat apa yang di sampaikan oleh presiden tersebut dengan memastikan tahun depan esilon III & IV di kementrian nya akan di hapus, seakan beliau tak mau ketinggalan biar dinilai cerdas. Seharusnya Menpan RB jangan terlalu gegabah tapi harus melakukan analisis kebutuhan dulu dengan mengkaji beban kerja sesuai dengan tupoksi jabatan, jangan menghamburkan uang negara dengan dalih membuat undang undang. Lain lagi denga menteri Tito, baru dilantik sudah mulai mengancam akan menyisir anggaran pemerintah dae...

Benarkah SDM guru Rendah? Menyikapi berita diACEHTREN.COM Kakanwil Kemenag Aceh Drs.H.M Daud pakehmengatakan bahwapendidikan Aceh berada pada peringkat 27 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan beliau melanjutkan bahwa  "SDM guru menjadi biang keladinya, dan guru sangat lemah di bidang Akademik" pernyataan ini sangat tidak tepat, mutu guru bukan hanya dilihat dari hasil UKG saja, karena selama ini siswa mengikuti UNBK rata sekolah lulus di atas 70% ini menunjukan bahwa guru sudah bekerja sesuai dengan kemampuan akademiknya. Pernyataan Daud pakeh itu ibarat meludah ke atas jatuh di muka sendiri dan  bagi pemerhati pendidikan di Aceh menjadi pertanyaan dana pelatihan guru yang selama ini di gunakan begitu besar perlu di pertanyakan kalau hasil pelatihan SDM guru masih Juga rendah. Mungkin sistem pelatihan guru perlu di evaluasi dan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan guru, pelatihan guru jangan disamaratakan karena kekurangannya berbeda beda. ...

Mahfud Tertukar Kata dalam Bicara  Mahfud saat shalat Jumat pertama di Kantor Kemenko Polhukam mengingatkan masjid yang berada di kantor pemerintah agar mensyiarkan dan membangun kedamaian serta kesejukan. “Pesan saya ke masjid, agar masjid-masjid pemerintah itu dikelola secara baik sebagai pembawa pesan agama. Apa pesan agama paling pokok? Membangun kedamaian di hati, membangun persaudaraan sesama umat manusia,” kata Mahfud. Padahal pak Mahfud adalah Menko Polhukam yang membidangi tentang politik dan  keamanan bukan mengurus mesjid. Masalah mesjid dan kegiatannya biar di urus oleh menteri Agama yang sudah di percayakan oleh presiden Jokowi kepada bapak Fachrul Razi  Dari bicara pak Mahfud di media seakan pak Mahfud juga meragukan kemampuan Fachrul Razi tentang memimpin kementerian Agama karena kita tahu bahwa pak Mahfud di besarkan di kalangan NU. Mungkin ini merupakan fenomena alam hal ini menjadi pertanyaan bagi rakyat: "Apakah kata yang tertukar, atau mun...

Menyikapi status DOM di Aceh tahun 1998 Fachrul Razi saat itu kasum ABRI melakukan rapat tertutup di Gess House Kantor Bupati Aceh Utara  lhoksemawe menyikapi kondisi Aceh sebagai daerah Operasi Militer (DOM). Setelah diskusi panjang lebar di dalam ruang tertutup itu., keluarlah sebuah statemen dari Fachrul Razi "SAYA AKAN MEMPERTARUHKAN PANGKAT DAN JABATAN SAYA AGAR DOM DI ACEH SEGERA DICABUT" 15 hari pasca pertemuan itu status Aceh pun berubah, tidak lagi menyandang daerah operasi militer (DOM). Rapat tertutup itu dihadiri: 1. Kasum ABRI Jen TNI Fachrul Razi dan Ajudan. 2. Pangdam Bukit Barisan Mayjen Ismied Yuzairi beserta Ajudan 3. Gubernur Aceh Prof. DR. Syamsuddin Mahmud. 4. Bupati Aceh Utara Ir. Tarmizi Karim, M. Si 5. Danrem 011 Letkol Dasiri Musnar 6. Danrem 012 Letkol Hasril Hamzah Tanjung 7. KET BADKO HMI Aceh Muhammad Saleh 8. Peng BADKO HMI Aceh Syafruddin 9. Peng BADKO HMI Aceh Yunizar Ini sekelumit peran Bapak Fachrul Razi yg saya tau untuk ...

Terungkap! Alasan Logis Prabowo Bersedia Jadi Menteri Pertahanan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo Subianto membantunya dalam mengurusi Kementerian Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menariknya, Prabowo Subianto pun tak menolak. Pensiunan jenderal bintang tiga itu menyanggupi dengan segenap jiwa dan raga. Kejadian ini tentu merupakan hal yang sangat tidak biasa. Bagaimana tidak, keduanya pernah bertarung sengit di Pemilu 2014 dan 2019. Sengitnya kontestasi kepemimpinan nasional antara Jokowi dan Prabowo terasa sampai ke akar rumput. Lebih dari 5 tahun, publik seperti tersekat pada dua kubu yang berbeda. Ketegangannya merambat tidak hanya di level politik nasional. Di level daerah, Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Jawa Barat menjadi bukti bahwa friksi pendukung keduanya sangatlah keras. Kesediaan Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo bagi banyak orang sangat sulit diterima oleh akal, apalagi ego. Banyak yang mendukung dengan...

Setelah dilantik jadi  menteri Kesehatan mengajak sumbang gaji. Terawan mengajak seluruh anak buahnya sumbangkan gajinya untuk BPJS Kesehatan karena selama ini BPJS kesehatan defisit. Hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit Rp 32 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 28 triliun. Besarnya defisit kesehatan karena banyaknya peserta mandiri yang tak membayar iuran. Langkah itu adalah keputusan pribadinya. "Kementerian Kesehatan akan mengawalinya untuk membantu defisit ini, pribadi saya, saya akan serahkan gaji pertama saya sebagai menteri dan tunjangan kinerja [tunkin] saya, Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen Kementerian Kesehatan) juga menyetujuinya," ujar Terawan. Sumber :Tempo.co