MataBolaNews

Dikutip dari Acehinfo.id Pemerintah Aceh memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Penjelasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ia menyebutkan bahwa sejak status bencana banjir dan longsor ditetapkan sebagai bencana Aceh, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan. Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemerintah Aceh membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor, melibatkan seluruh instansi terkait. Dari sisi pendanaan, bantuan keuangan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan kepada kabupaten dan kota terdampak dalam bentuk ...

Terima kasih Bapak Jusuf Kalla atas bantuan yang telah tiba di Aceh. Kehadiran Bapak dan bantuan berupa kebutuhan pokok hingga peralatan kebersihan sangat meringankan beban warga yang kehilangan harta benda. Semoga ketulusan Bapak menjadi penyemangat bagi kami untuk segera bangkit dan menata kembali kehidupan sebelum memasuki bulan suci Ramadan." Begitulah ucapan yang disampaikan oleh Edy Saputra sebagai ketua PMI Bireun Medio,fw14/1/2026

  kutipan berita dari Kabar Aceh Selatan . Pilkada sudah selesai. Pemenangnya juga sudah ada. Tidak ada lagi alasan untuk terus membuka ruang konflik politik yang justru merugikan Aceh Selatan,” kata Mamak Sudir di Kabar Aceh Selatan Minggu (11/1/2026). Tokoh Masyarakat Aceh Selatan, Sudirman alias Mamak Sudir, yang juga mantan Anggota DPRK Aceh Selatan periode 2009–2014, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dewasa dan berlapang dada dalam menyikapi dinamika politik pasca-Pilkada. Menurutnya, kontestasi politik telah berakhir dan pemenang telah ditetapkan melalui mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional. Pilkada itu adu gagasan, adu konsep, dan adu visi-misi. Ketika konsep kita tidak mendapat mandat rakyat dan pasangan MANIS dinyatakan menang, maka sikap yang paling rasional adalah menerima hasil tersebut dengan lapang dada,” ujarnya. Bila ada upaya yang mengganggu konsentrasi pemerintahan terpilih dalam menjalankan visi dan misi pembangunan merupakan bentuk ket...

Sosok ini merupakan pengusaha muda yang berasal dari Matang Geulumpang dua yang saat ini di percayaan menjadi ketua PMI Bireun, yang selalu respek terhadap penderitaan masyarakat yang saat ini tertimpa musibah banjir. Edy Saputra merupakan ketua PMI Bireun yang saat ini paling aktif dalam pendistribusian bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan dalam usaha membatu selalu berdampingan dengan Bupati Bireun Mukhlis, ST  yang selalu bergandengan tangan untuk membatu. Edy Saputra di kalangan pengusaha sangat populer beliau sering di panggil Edy Obama, walau hidup sangat mapan, namun dalam pergaulan sangar rendah hati dan sederhana. Di dunia Maya beliau juga sangat aktif seperti curhatnya di FB pada hari kamis 8/1/2026, terkadang bisa menjadi iktibar bagi kita dalam hidup ini. Ini postingan nya di FB. Seiring bertambahnya usia, banyak hal dalam hidup yang mulai kita lihat dengan sudut pandang berbeda. Ego yang dulu mudah tersulut perlahan mereda. Kita mulai menyadari bahwa tidak se...

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...