MataBolaNews

Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kontroversi dan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kebijakan ini mencederai hak dasar masyarakat Aceh dalam mengakses layanan kesehatan. Pergub 2 tahun 2026  tentang JKA ini sama dengan menabrak UUPA dan Qanun Aceh tentang kesehatan seperti: - Pasal 227 UUPA mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. - Penggunaan skema pembatasan berbasis desil dianggap menciptakan segmentasi sosial yang bertolak belakang dengan prinsip universalitas layanan kesehatan. - Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi poin krusial, karena harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan. Sudah saatnya Mahasiswa dan semua Elemen masyarakat Aceh  mendesak DPRA untuk segera mengambil langkah politik nyata, termasuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, dan menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 202...

Irwandi Yusuf yang sering di panggil Bang Wandi juga sering di panggil Tgk.Agam beliau juga di kenal dengan Bapak JKA saat beliau menduduki jabatan Gubernur Aceh pada periode pertama setelah damai. Saat itu beliau mencetuskan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Irwandi merupakan tokoh Aceh sebagai proklamator JKA ,sehingga masyarakat Aceh tanpa membedakan klaster semua mendapatkan kartu JKA ( YANG HANA TAPEUNA). Namun sekarang Aceh di pimpin oleh Gubernur yang berasal dari panglima GAM  Muzakir Manaf mengeluarkan sebuah kebijakan baru mulai 1 Mei 2026 tidak semua orang Aceh mendapatkan kartu JKA, (YANG KANA GADOH). Kebijakan semacam ini sangat melukai hati rakyat Aceh,selama ini walau rakyat Aceh hidup sederhana/ susah tapi biaya berobat gratis dapat meringankan beban hidup di bidang kesehatan. Belum pulih dari musibah banjir keluar lagi kebijakan yang tidak pro rakyat, yaitu menghapus JKA sehingga Rakyat Aceh selalu dirugikan karena Gubernur kebanggaan rakyat Aceh dan DPRA tidak memik...

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS. Oleh: Drs. Farid wajidi Hz. Sebagai masyarakat Aceh Selatan  menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah Aceh Selatan yang membuat kebijakan strategis Bupati Aceh Selatan sering disalah pahami publik.  Substansi kebijakan Bupati sudah baik dan kuat, mencakup ketahanan pangan, pengembangan teknologi  dan pemberdayaan UMKM dan lainnya, namun narasi yang lemah menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh. Ini semua terjadi karena Staf Ahli dan  kepala SKPK dan juru bicara Bupati tidak mampu secara aktif menjelaskan ke publik, seharusnya  harus lebih efektif menjelaskan arah dan tindak lanjut kebijakan agar masyarakat memahami arah kebijakan yang di lakukan oleh Bupati H.Mirwan, MS. Komunikasi yang di bangun oleh kepala SKPK cedrung menimbulkan kritik pedas yang sebenarnya bisa menjadi solusi bila dijelaskan lebih awal. Juru Bicara Bupati harus mampu menarasi secara terbuka, konsisten, dan komprehensif, ...

Respon cepat Bupati Aceh Selatan terhadap  Nakes mendapat Apresiasi dari  Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FoSMAS), Syarbaini yang akrab disapa Beni. "Karena insentif tersebut jasa Nakes dalam membantu merawat pasien juga merupakan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan mereka," ujar Beni, Jum'at (27/3/2026). Beni juga menyampaikan bahwa, atas perintah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, Plt Sekda, Diva Samudera Putra langsung memproses insentif para Nakes agar secepatnya dapat dibayarkan. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan," kata Beni. Atas respon cepat itu , Beni mengatakan, Bupati Aceh Selatan selalu berkomitmen dan terus mewujudkan stabilitas pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif Nakes juga sangat dibutuhkan unt...

 Aceh Selatan Darurat Sampah Akibat tumpukan sampah yang sudah mengganggu kenyamanan warga di TPS Lhok Bengkuang dan sempat viral di media sosial online beberapa waktu lalu, jangankan Camat Kepala Dinaspun  tidak mampu mencari solusi penanganan sampah yang menumpuk di TPS Lhok Bengkuang. Permasalahan sampah di  ibu kota kabupaten Aceh Selatan  bukan masalah baru tapi ini penyakit lama yang sekarang kambuh lagi, karena selama ini dalam sisi anggaran kurang di perhatikan, berdasarkan informasi dari kadis DLH  armada pengangkutan  masih kurang. Akibat sudah sangat darurat menghadapi Idil Fitri Bupati Aceh Selan H. Mirwan MS, turun langsung merespon keluhan masyarakat di TPS Lhok bengkuang pada Kamis (19/3/2026) untuk memastikan instruksi penanganan darurat dijalankan dengan cepat dan tuntas. Kehadiran orang nomor satu di Aceh Selatan ini merupakan jawaban atas kondisi TPS yang sempat meluber hingga ke badan jalan menuju Gampong Panton Luas. Dengan didampingi j...

MBG : Kesalahan Harus Diperbaiki Bukannya di Tutup By: Gusmawi Mustafa. Setelah terjadi keracunan makanan MBG di Pasi Raja , banyak masyarakat menjadi kecewa terhadap MBG, sehingga ada yang menyuarakan segera tutup permanen, bahkan ada pendapat segera di bawa ke ranah hukum. Salah seorang Tokoh Masyarakat dari labuhanhaji Gusmawi Mustafa berpendapat "Kasihan para pengusaha yang sudah investasi banyak, ketika 1 masalah lalu harus tutup. Seharusnya ketika salah, diperbaiki jangan sampai kejadiannya terulang lagi" Lebih lanjut Gusmawi menyampaikan, MBG rawan masalah sehingga diperlukan peningkatan penanganan secara profesional dan perlunya pengawasan internal berlapis serta dibutuhkan komitmen bersama pelaksana. Investigasi internal oleh Pengawas secara mandiri bisa dilakukan untuk mencari berbagai sebab potensi masalah, siapa yang bersalah, sesuaikan dengan SOP. Apabila (nanti di kasus lain) misalnya kesalahan dilakukan oleh oknum petugas, jelas sebuah tindakan dilakukan terhad...

Antara Harapan dan Kenyataa n Oleh: Farid Wajidi Hz. Kembalinya H. Mirwan MS, SE, M.Sos sebagai bupati definitif merupakan angin segar dalam kepemimpinan Pemerintahan Aceh Selatan yang selama ini di terpa dengan berbagai issue politik yang terus memanas. Kepulangan H. Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan tentunya membawa harapan baru dalam rangka penyelesaian permasalahan yang tertunda selama ini.  Dikalangan pengusaha kontruksi mereka berharap dengan kepulangan H. Mirwan, MS tunggakan utang yang belum terbayar 2023,2024,2025  agar dapat terbayar. Berbeda dengan  pegawai PPPK paruh waktu mereka sudah di Lantik namun masih menaruh harapan agar bupati Aceh Selatan dapat mengkaji ulang gaji mereka perbulan di bayar di bawah UMR. Banyak elemen masyarakat Aceh Selatan sangat bergembira dan senang terhadap kepulangan H. Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan, namun ada juga kelompok yang merasa resah dan gelisah dengan kebijakan yang akan di laksanakan oleh Bupati Aceh Selatan ...