MataBolaNews

 Di negeri ini, yang berisik bukan selalu salah. Kadang yang salah itu yang duduk manis tapi tak mau diganggu. Rocky Gerung bilang hampir sepuluh tahun hidup seperti “nyaris menganggur” di era Jokowi. Banyak yang ketawa. Banyak yang nyinyir. Banyak yang pura-pura bego. Padahal maknanya jelas: dia tidak dipatahkan, tapi dipinggirkan. Ini bukan soal kerja atau tidak kerja. Ini soal siapa yang boleh bicara, dan siapa yang harus diam. Undangan dibatalkan. Panggung ditutup. Forum mendadak “penuh”. Kampus tiba-tiba “tak berani”. Bukan karena argumennya lemah, tapi karena terlalu tepat. Lucu kan? Negara katanya demokrasi, tapi kritik diperlakukan seperti penyakit menular. Kalau dia salah, bantah. Kalau dia keliru, hajar dengan data. Tapi ini tidak. Yang dilakukan: dipuasakan. Ini bukan negara yang percaya diri. Ini negara yang gugup. Karena kekuasaan yang kuat itu santai. Yang panik itu biasanya… ya karena ada yang goyah di dalam. Rocky tidak berubah. Tidak minta izin. Tidak minta restu. ...

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta penjelasan mengenai mekanisme penanganan pascabencana serta kelanjutan kebijakan mendukung pemulihan Aceh. Kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh,” ujar Mualem. Ia juga mengangkat kekhawatiran terkait masa transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan, mengingat sebagian wilayah belum sepenuhnya pulih dan akan segera memasuki bulan Ramadhan yang meningkatkan kebutuhan masyarakat. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” tambahnya. Mualem men...

Dikutip dari Acehinfo.id Pemerintah Aceh memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Penjelasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ia menyebutkan bahwa sejak status bencana banjir dan longsor ditetapkan sebagai bencana Aceh, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan. Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemerintah Aceh membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor, melibatkan seluruh instansi terkait. Dari sisi pendanaan, bantuan keuangan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan kepada kabupaten dan kota terdampak dalam bentuk ...

Terima kasih Bapak Jusuf Kalla atas bantuan yang telah tiba di Aceh. Kehadiran Bapak dan bantuan berupa kebutuhan pokok hingga peralatan kebersihan sangat meringankan beban warga yang kehilangan harta benda. Semoga ketulusan Bapak menjadi penyemangat bagi kami untuk segera bangkit dan menata kembali kehidupan sebelum memasuki bulan suci Ramadan." Begitulah ucapan yang disampaikan oleh Edy Saputra sebagai ketua PMI Bireun Medio,fw14/1/2026

  kutipan berita dari Kabar Aceh Selatan . Pilkada sudah selesai. Pemenangnya juga sudah ada. Tidak ada lagi alasan untuk terus membuka ruang konflik politik yang justru merugikan Aceh Selatan,” kata Mamak Sudir di Kabar Aceh Selatan Minggu (11/1/2026). Tokoh Masyarakat Aceh Selatan, Sudirman alias Mamak Sudir, yang juga mantan Anggota DPRK Aceh Selatan periode 2009–2014, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dewasa dan berlapang dada dalam menyikapi dinamika politik pasca-Pilkada. Menurutnya, kontestasi politik telah berakhir dan pemenang telah ditetapkan melalui mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional. Pilkada itu adu gagasan, adu konsep, dan adu visi-misi. Ketika konsep kita tidak mendapat mandat rakyat dan pasangan MANIS dinyatakan menang, maka sikap yang paling rasional adalah menerima hasil tersebut dengan lapang dada,” ujarnya. Bila ada upaya yang mengganggu konsentrasi pemerintahan terpilih dalam menjalankan visi dan misi pembangunan merupakan bentuk ket...

Sosok ini merupakan pengusaha muda yang berasal dari Matang Geulumpang dua yang saat ini di percayaan menjadi ketua PMI Bireun, yang selalu respek terhadap penderitaan masyarakat yang saat ini tertimpa musibah banjir. Edy Saputra merupakan ketua PMI Bireun yang saat ini paling aktif dalam pendistribusian bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan dalam usaha membatu selalu berdampingan dengan Bupati Bireun Mukhlis, ST  yang selalu bergandengan tangan untuk membatu. Edy Saputra di kalangan pengusaha sangat populer beliau sering di panggil Edy Obama, walau hidup sangat mapan, namun dalam pergaulan sangar rendah hati dan sederhana. Di dunia Maya beliau juga sangat aktif seperti curhatnya di FB pada hari kamis 8/1/2026, terkadang bisa menjadi iktibar bagi kita dalam hidup ini. Ini postingan nya di FB. Seiring bertambahnya usia, banyak hal dalam hidup yang mulai kita lihat dengan sudut pandang berbeda. Ego yang dulu mudah tersulut perlahan mereda. Kita mulai menyadari bahwa tidak se...

Keperdulian ketua DPRK Aceh Selatan terhadap keluhan dari rekanan  yang belum terbayar pekerjaan 2023, 2024 patut di berikan Apresiasi  karena DPRK telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Aceh Selatan padahal saat ini sudah memasuki Januari 2026, kejelasan pembayaran tersebut dinilai belum terlihat. Padahal menurut ketua, dalam pertemuan silaturahmi dengan puluhan wartawan dan Rekanan di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan, Jumat (14/11/2025), Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menyatakan Pemkab Aceh Selatan menargetkan pembayaran utang sebesar Rp 20 miliar pada tahun anggaran 2025, dari total utang daerah 2023–2024 yang mencapai Rp184 miliar. Agar permasalahan ini tidak membuat kekisruhan baru, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban memperjelas duduk persoalan ini, agar tidak dianggap oleh masyarakat ikut bersekongkol dengan pemerintah daerah menipu rekanan yang sudah lama bersabar menanti janji yang telah di ucapkan oleh bupati Aceh Selatan (HMW)...