MataBolaNews

Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam Aceh berperan Strategis dalam pembangunan Aceh Kedua dinas ini merupakan Dinas Kekhususan Aceh Setelah MOU Helsingki, dan kedua dinas ini tidak ada di provinsi lain selain Aceh. Dinas Pendidikan Dayah dibentuk khusus mengurus pendidikan berbasis Islam khas Aceh. Perannya sangat besar dalam pembangunan SDM dan budaya Aceh  Peran Utama Dinas Pendidikan Dayah Menguatkan Pendidikan Agama dan pengetahuan Umum. Dinas membina Dayah Salafiyah, Dayah Modern, dan Dayah Terpadu.  Tujuannya:  Dapat melahirkan ulama yang juga melek sains, teknologi, dan wirausaha. Jadi santri tidak cuma jago kitab kuning, tapi juga bisa kerja. Dinas Pendidikan Dayah itu jembatannya antara "Aceh Islami" dengan "Aceh Maju".  Mereka tidak  cuma urus mengaji, tapi juga menyiapkan santri jadi pemimpin dan penggerak ekonomi di desa. Dinas Syariat Islam sebagai pengawal aturan, pembinaan, dan penegakan syariat di masyarakat umum dasarnya ada di UU No 1...

Lembaga Wali Nangroe Kehilangan Marwah Aceh Diskusi tentang lembaga wali Nangroe justru menjadi issu yang sangat penting karena selama ini kegiatan wali Nangroe tidak menyentuh masyarakat luas dan tidak membuat rakyat Aceh sejahtera. Malah dalam beberapa hal justru wali Nangroe lebih banyak diam dari pada berbuat. Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh sudah pernah mengadakan Sidang Raya Tahun 2019 di Aula Khatibul Wali untuk membahas dan menetapkan reusam-reusam, namun sampa saat ini belum ada hasil yang dapat menggembirakan rakyat. Baik itu keistimewaan di Bidang Agama, Adat Istiadat dan Budaya, maupun Pendidikan.  Hal ini terjadi karena pelaksanaan keistimewaan tersebut belum berjalan optimal," dan disini Wali Nanggroe harus bertanggung jawab jangan melepaskan tanggung jawab ini kepada pihak/dinas lain. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 pasal 3 dijelaskan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk: Mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh;   menj...

Bupati Aceh Selatan kembali melakukan pelantikan esilon II di lingkungan pemerintahan Aceh Selatan. Pelantikan Jumat,14 Agustus 2026 ini sangat istimewa dilakukan dan bertempat di pendopo Bupati Aceh Selatan mereka adalah hasil JPT untuk untuk 15 dinas/Badan , tapi hanya 2 orang yang di Lantik untuk mengisi jabatan esilon II yaitu: Bapenda (badan pendapatan dan aset daerah) dan Dinas pendidikan Aceh selatan. Mereka yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Teuku Alamsyah, SE: yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kini resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. M. Najur, S.Pd., M.Pd: Sebelumnya bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kedua pejabat baru ini merupakan hasil seleksi JPT yang di lakukan di masa Bupati Mirwan, dan mereka merupakan putra terbaik yang l...

Perjuangan untuk Siapa? Ketika Aceh Singkil dan Subulussalam Tidak Lagi Dianggap Bagian BARSELA Aceh Singkil pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dari aspek sejarah, kehidupan sosial, budaya, bahasa, hingga hubungan kekeluargaan, masyarakat Aceh Singkil memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat Aceh Selatan. Ikatan tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif pada masa lalu, tetapi juga tumbuh dari kesamaan identitas, sejarah perjuangan, serta hubungan emosional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena rasa memiliki itu, setiap kali muncul persoalan yang menyangkut Aceh Singkil, baik sengketa wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara maupun persoalan pelayanan penyeberangan menuju Kepulauan Nias, masyarakat Aceh Selatan dan kawasan Barat Selatan Aceh selalu menunjukkan kepedulian. Ketika ada upaya menggeser batas wilayah Aceh, seluruh elemen masyarakat berdiri bersama mempertahankan agar wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Aceh....

Mengapa 2 Wilayah Barsela Hilang Dalam Perjuangan.? Oleh : Drs Farid Wajidi Aceh telah menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan 4 pulau karena menyadari bahwa setiap jengkal wilayah bukan sekadar soal batas geografis, melainkan menyangkut sejarah, identitas, harga diri, dan masa depan rakyat. Seluruh elemen masyarakat bergerak, bersatu, dan berjuang untuk memastikan tidak ada wilayah Aceh yang hilang. Namun tokoh publik  juga patut mempertanyakan sebuah ironi besar. Ketika 4 pulau diperjuangkan dengan penuh semangat, mengapa hilangnya 2 kabupaten/kota—Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam—dari konsep perjuangan pemekaran sebelumnya justru terkesan  diam seakan ada tekanan diterima tanpa perlawanan, ada apa ? Padahal kedua daerah tersebut bukan wilayah yang muncul begitu saja. Secara historis, Aceh Singkil dan Subulussalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang Aceh Selatan. Keduanya lahir dari proses pemekaran Aceh Selatan, memiliki hubungan...

Pelantikan Diva Samudra putra, SE, MM sebagai Sekda Aceh Selatan, merupakan babak baru Pemerintahan Mirwan Baital di Aceh Selatan untuk menambah Energi baru untuk menggenjot kinerja pemerintahan di tahun 2026. Pelantik Diva Samudra Putra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Pertemuan Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 7 Mei 2026.  Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat serta dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Aceh Selatan, para asisten, pejabat kabupaten/kota tetangga, kepala SKPK, camat, tokoh masyarakat, hingga awak media. Sebagai pemerhati kebijakan publik kita menyabut baik atas kepercayaan Bupati Aceh Selatan kepada Diva Samudra Putra,SE.MM sebagai Sekda Aceh Selatan, karena Diva sudah berpengalaman di birokrasi di pemerintahan Aceh Selatan. Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator birokrasi yang menentukan arah koordinasi pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah.  D...

Derasnya penolakan pembatasan JKA semakin meluas dan memanas, namun Gubernur Aceh makin berkeras hati untuk memberlakukan pergub nomor 2 tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ketua DPRA sudah dengan lantang mengatakan cabut pergub no 2 tahun 2026, ini merupakan tanda gelombang besar akan terjadi di negeri serambi Mekah ini.  Perlu kita kaji ulang historis, Dana Otsus Aceh bukan dana yang turun dari langit, tapi dana itu ada karena terjadi pertumpahan darah akibat perang GAM dengan RI. Pada Akhirnya melahirkan sebuah perdamaian dengan MoU Helsinki. Ada beberapa pokok penting dalam MOU yaitu: Aceh di berikan Otonomi khusus dan di berikan dan Otsus. Dana Otsus di berikan untuk seluruh rakyat Aceh tidak pandang desil itulah melalui JKA. JKA merupakan skala prioritas utama untuk rakyat Aceh selebihnya silakan di alokasikan sesuai kebutuhan pembangunan. Tim TAPA harus bertanggung jawab dalam pergeseran anggaran JKA ini. Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kon...

JKA Harus Diselamatkan, Bukan Di Lemahkan . Oleh: T. Hafil Fuddin Suara dari Barat Selatan Aceh (Barsela) yang di wakili oleh T. Hafil Fuddin mantan Pangdam Iskandar Muda menyampaikan masyarakat Barat Selatan Aceh, wilayah yang tidak selalu berada di pusat perhatian pembangunan, kami merasakan betul arti penting kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.  T. Hafil  lebih lanjut mengatakan  salah satu yang sangat penting penggunaan dana OTSUS adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Bagi masyarakat Barsela, JKA bukan sekadar program. JKA adalah penolong ketika anak sakit di tengah malam, ketika orang tua harus dirujuk ke rumah sakit, dan ketika keluarga tidak memiliki biaya untuk berobat. Dalam banyak keadaan, JKA adalah harapan itu sendiri. Karena itu, prinsipnya harus jelas. JKA harus tepat sasaran, untuk rakyat yang paling membutuhkan, dan tidak boleh ada rakyat miskin yang sakit tanpa layanan. Ketika pemerintah berbicara tentang penyempurnaan JKA, kita tidak boleh l...

Mengurangi penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh memicu kontroversi dan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kebijakan ini mencederai hak dasar masyarakat Aceh dalam mengakses layanan kesehatan. Pergub 2 tahun 2026  tentang JKA ini sama dengan menabrak UUPA dan Qanun Aceh tentang kesehatan seperti: - Pasal 227 UUPA mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. - Penggunaan skema pembatasan berbasis desil dianggap menciptakan segmentasi sosial yang bertolak belakang dengan prinsip universalitas layanan kesehatan. - Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi poin krusial, karena harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan. Sudah saatnya Mahasiswa dan semua Elemen masyarakat Aceh  mendesak DPRA untuk segera mengambil langkah politik nyata, termasuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, dan menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 202...

Irwandi Yusuf yang sering di panggil Bang Wandi juga sering di panggil Tgk.Agam beliau juga di kenal dengan Bapak JKA saat beliau menduduki jabatan Gubernur Aceh pada periode pertama setelah damai. Saat itu beliau mencetuskan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Irwandi merupakan tokoh Aceh sebagai proklamator JKA ,sehingga masyarakat Aceh tanpa membedakan klaster semua mendapatkan kartu JKA ( YANG HANA TAPEUNA). Namun sekarang Aceh di pimpin oleh Gubernur yang berasal dari panglima GAM  Muzakir Manaf mengeluarkan sebuah kebijakan baru mulai 1 Mei 2026 tidak semua orang Aceh mendapatkan kartu JKA, (YANG KANA GADOH). Kebijakan semacam ini sangat melukai hati rakyat Aceh,selama ini walau rakyat Aceh hidup sederhana/ susah tapi biaya berobat gratis dapat meringankan beban hidup di bidang kesehatan. Belum pulih dari musibah banjir keluar lagi kebijakan yang tidak pro rakyat, yaitu menghapus JKA sehingga Rakyat Aceh selalu dirugikan karena Gubernur kebanggaan rakyat Aceh dan DPRA tidak memik...

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintahan Mirwan,MS. Oleh: Drs. Farid wajidi Hz. Sebagai masyarakat Aceh Selatan  menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah Aceh Selatan yang membuat kebijakan strategis Bupati Aceh Selatan sering disalah pahami publik.  Substansi kebijakan Bupati sudah baik dan kuat, mencakup ketahanan pangan, pengembangan teknologi  dan pemberdayaan UMKM dan lainnya, namun narasi yang lemah menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh. Ini semua terjadi karena Staf Ahli dan  kepala SKPK dan juru bicara Bupati tidak mampu secara aktif menjelaskan ke publik, seharusnya  harus lebih efektif menjelaskan arah dan tindak lanjut kebijakan agar masyarakat memahami arah kebijakan yang di lakukan oleh Bupati H.Mirwan, MS. Komunikasi yang di bangun oleh kepala SKPK cedrung menimbulkan kritik pedas yang sebenarnya bisa menjadi solusi bila dijelaskan lebih awal. Juru Bicara Bupati harus mampu menarasi secara terbuka, konsisten, dan komprehensif, ...

Respon cepat Bupati Aceh Selatan terhadap  Nakes mendapat Apresiasi dari  Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FoSMAS), Syarbaini yang akrab disapa Beni. "Karena insentif tersebut jasa Nakes dalam membantu merawat pasien juga merupakan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan mereka," ujar Beni, Jum'at (27/3/2026). Beni juga menyampaikan bahwa, atas perintah Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, Plt Sekda, Diva Samudera Putra langsung memproses insentif para Nakes agar secepatnya dapat dibayarkan. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan," kata Beni. Atas respon cepat itu , Beni mengatakan, Bupati Aceh Selatan selalu berkomitmen dan terus mewujudkan stabilitas pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif Nakes juga sangat dibutuhkan unt...

MBG : Kesalahan Harus Diperbaiki Bukannya di Tutup By: Gusmawi Mustafa. Setelah terjadi keracunan makanan MBG di Pasi Raja , banyak masyarakat menjadi kecewa terhadap MBG, sehingga ada yang menyuarakan segera tutup permanen, bahkan ada pendapat segera di bawa ke ranah hukum. Salah seorang Tokoh Masyarakat dari labuhanhaji Gusmawi Mustafa berpendapat "Kasihan para pengusaha yang sudah investasi banyak, ketika 1 masalah lalu harus tutup. Seharusnya ketika salah, diperbaiki jangan sampai kejadiannya terulang lagi" Lebih lanjut Gusmawi menyampaikan, MBG rawan masalah sehingga diperlukan peningkatan penanganan secara profesional dan perlunya pengawasan internal berlapis serta dibutuhkan komitmen bersama pelaksana. Investigasi internal oleh Pengawas secara mandiri bisa dilakukan untuk mencari berbagai sebab potensi masalah, siapa yang bersalah, sesuaikan dengan SOP. Apabila (nanti di kasus lain) misalnya kesalahan dilakukan oleh oknum petugas, jelas sebuah tindakan dilakukan terhad...

Antara Harapan dan Kenyataa n Oleh: Farid Wajidi Hz. Kembalinya H. Mirwan MS, SE, M.Sos sebagai bupati definitif merupakan angin segar dalam kepemimpinan Pemerintahan Aceh Selatan yang selama ini di terpa dengan berbagai issue politik yang terus memanas. Kepulangan H. Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan tentunya membawa harapan baru dalam rangka penyelesaian permasalahan yang tertunda selama ini.  Dikalangan pengusaha kontruksi mereka berharap dengan kepulangan H. Mirwan, MS tunggakan utang yang belum terbayar 2023,2024,2025  agar dapat terbayar. Berbeda dengan  pegawai PPPK paruh waktu mereka sudah di Lantik namun masih menaruh harapan agar bupati Aceh Selatan dapat mengkaji ulang gaji mereka perbulan di bayar di bawah UMR. Banyak elemen masyarakat Aceh Selatan sangat bergembira dan senang terhadap kepulangan H. Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan, namun ada juga kelompok yang merasa resah dan gelisah dengan kebijakan yang akan di laksanakan oleh Bupati Aceh Selatan ...

H. Mirwan MS, SE, M.Sos pimpin  apel gabungan perdana di halaman Kantor bupati jalan T Ben Mahmud, Tapaktuan, Selasa, 10 Maret 2026. Apel perdana dilaksanakan sebagai  tanda bahwa Bupati definitif mulai melaksanakan tugas dan fungsinya seperti sebelum mendapat sanksi administrasi Mendagri pada 10 Desember 2025 lalu. Apel gabungan ini juga sebagai pertanda bahwa tongkat komando pemerintahan Aceh selatan suda kembali pada pemiliknya. Dalam apel gabungan perdana Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS berpesan  1. Tingkatkan kedisiplinan dalam dunia kerja, sebagai atasan jadilah contoh teladan kepada saudara-saudara (staf) di lingkungan kerja. 2. Membangun kekompakan dan hindari perpecahan dengan memupuk semangat kebersamaan dan kerjasama. Tunjukkan kekompakkan dalam unit kerja, dibarengi team work yang solid. 3. Menciptakan suasana kerja dan pelaksanaan tugas yang kondusif, tanpa celah keretakan dan sakit hati. Suasana dan iklim kerja yang positif akan bermuara kepada hasil yang m...

  Jabatan adalah amanah yang wajib ditunaikan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, bukan sekedar kehormatan atau fasilitas. Dalam pandangan Islam, jabatan merupakan tanggung jawab berat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pemimpin harus kuat, amanah, dan berorientasi pada pelayanan, bukan kesewenangan. Hal ini pula yang menjadi pegangan bagi Plt Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis SE. Menurutnya, kekuasaan atau posisi apa pun adalah titipan yang harus dijaga integritasnya. Ia juga menyinggung hadits Muslim. Dimana Rasulullah SAW menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. "Jabatan adalah ladang amal dan pengorbanan, bukan untuk leha-leha atau memperkaya diri, karena hal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt," ucap Baital Mukadis, Kamis (12/2/2026). Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa jika Allah menempatkan siapapun di posisi manapun, maa selama itu dapat mempermudah urusan orang lain, maka mudahkanlah. "Sungguh engka...

Semakin dekat nya kembali Mirwan MS dari jakarta, suasana politik  Aceh Selatan seakan sudah berlalik arah, yang selama ini terus menyebar issue pemakzulan, kini mulai mereda dan bahkan lebih cendrung diam, karena dengan kembalinya Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan terpilih tentunya langkah awal akan membersihkan birokrasi pemerintahan yang kotor dari virus politik yang kurang sehat. Dilingkungan birokrasipun mulai terasa kasak kusuk dengan berita di media  PLT Sekda Diva Samudra Putra , SE,MM menyampaikan  17 SKPK akan dilaksanakan Ukom dan 4 SKPK akan di Evaluasi. Berita ini cukup menggemparkan publik dan banyak dari pejabat eselon II mulai mencari cari tempat berlindung dari badai mutasi ini. Ketua Pansel evaluasi dan Ukom, Diva Samudra Putra, S.E, M.M yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, saat dikonfirmasi membenarkan akan melakukan evaluasi terhadap 4 kepala dinas, dan Ukom untuk 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan terlaksa...

Setelah Bupati Mirwan menjalani sangsi administrasi, nonaktif sebagai Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan di jakarta, mungkin tidak lama lagi akan kembali bertugas menjadi Bupati Aceh Selatan.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik sebagai Bupati Aceh Selatan. Ada 7  langkah cerdas  yang perlu dilakukan Mirwan saat  bertugas kembali di Aceh Selatan yaitu: 1. Minta Maaf dan Bertanggung Jawab.  Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan sanksi hukuman. Mengakui kesalahan adalah sikap bijaksana dan sudah menjalani sangki sesuai keputusan Mendagri adalah sikap kesatria berani berbuat berani juga bertanggung jawab. 2. Transparansi dan Akuntabilitas.  Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, mempublikasikan kebijakan dan keputusan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, bukan pada timses. 3. Fokus pada Pelayanan Publik.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mem...

Kelangkaan BBM solar yang terjadi di SPBU kota Tapaktuan sudah sangat meresahkan, bukan hanya sopir angkutan tapi juga mobil pribadi juga mengalami hal yang sama sehingga terpaksa harus antrian setiap malam. Sudah sepantasnya Bupati Aceh Selatan untuk memikirkan penambahan SPBU di wilayah Sawang-Meukek, karena SPBU Tapaktuan tak mampu menyediakan stok yang cukup begitu kata salah seorang supir. Penomena seperti ini sudah berlangsung berbulan bulan, minyak solar baru ada saat malam hari, kalau pagi selalu sudah kosong sampai sore, hal seperti ini terjadi di SPBU kota Tapaktuan, yang menjadi aneh mengapa sebanyak itu BBM solar, bisa habis dalam waktu satu malam, apa kurang tangki penampungan atau mungkin ada permainan pihak pihak penampung gelap. Para sopir angkutan umum rute Tapaktuan–Banda aAceh mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Tapaktuan, Aceh Selatan. Kondisi kelangkaan solar bagi kendaraan angkutan umum sangat berdampak terhadap kepentingan umum, se...

Suasana politik Aceh semakin memanas, dengan banyak isu yang bermunculan , ada yang mendorong sekda Aceh di ganti, tapi ada juga yang mendesak ketua DPRA yang perlu di ganti. Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria N Yacob yang dikenal dengan sapaan Bang Jack Libya, menyatakan sepakat terhadap wacana pergantian Zulfadli atau Abang Samalangga dari kursi Ketua DPR Aceh. Ia menilai Zulfadli sudah menjadi sumber kegaduhan di jajaran pemerintah maupun di parlemen Aceh. Ini terlihat dari jejak rekamnya sejak menjadi Ketua DPRA. “Mungkin yang bersangkutan sudah jenuh, sehingga perlu adanya penyegaraan. Karena itu, saya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) untuk menganti Abang Samalanga,” tegas Bang Jack Libya melalui WhatsApp (WA) kepada media, Minggu (1/2/2026). Menurut Bang Jack Libya, dinamika yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk usulan pergantian Sekda Aceh M. Nasir, bukanlah semata-mata kritikan, melainkan sudah ...